Sunda Empire Itu soal Sejarah, Bukan Pidana!

Sunda Empire Itu soal Sejarah, Bukan Pidana!

INILAH, Bandung - Kuasa hukum Sekjen Sunda Empire Ki Ageng Ranggasasana, Misbahul Huda mengklaim kasus hukum yang menjerat kliennya bisa diselesaikan secara dialog. Sebab, kemunculan Sunda Empire hanya berakar soal pemahaman ilmu sejarah.

Hal itu diungkapkan Misbah saat membacakan ekaepsi atas dakwaan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (30/6/2019). 

Selain terdakwa Ki Ageng Ranggasasana, dalam sidang yang sama juga dibacakan eksepsi untuk dua terdakwa lainnya. Mereka yakni Nasri Banks dan Raden Ratnaningrum. 

Dalam eksepsinya, Huda mengaku awal mula kasus yang menjerat kleinnya tak lain karena perbedaan pemahaman sejarah dengan kemunculan Sunda Empire. Terlebih hasil pemeriksaan para sejarawan dan para saksi berbeda dengan klaim yang diutarakan Sunda Empire.

"Tidak dipungkiri bahwa kasus ini berawal dari klaim sejarah versi Sunda Empire. Mereka (Sunda Empire) dituduh menyebarkan berita bohong karena dianggap memanipulasi sejarah dan memutarbalikkan fakta," katanya.

Perbedaan pemahaman jelas terlihat saat aparatur penegak hukum menganggap versi yang mereka klaim benar, dan itu menjadi problematika dalam proses pengusutan hingga penyidikan. 

Alasannya, tidak lain karena kasus ini bermula dari klaim sejarah yang berbeda. Terlebih, lanjutnya, ilmu sejarah bisa dikategorikan ilmu sosial yang potensi ketidakpastiannya lebih besar dibandingkan ilmu hukum. Buktinya, banyak versi dalam ilmu sejarah dan itu sudah bukan rahasia umum atau bisa dikatakan lumrah. 

"Makanya dalam kasus ini, pendekatan yang lebih jelas dan tepat justru bukan pendekatan represif/pemidanaan, melainkan pendekatan dialog-musyawarah- debat akademis. Di situlah baik para pegiat Sunda Empire maupun tokoh atau akademisi bisa saling beragumentasi mengenai klaim sejarahnya masing-masing berdasarkan bukti-bukti yang ada," ujarnya.

Jika pendekatan tersebut sudah dilakukan, dan Sunda Empire tidak bisa membuktikan kebenarannya, konsekuensi dari kesalahannya pun bukan dengan pemidanaan melainkan dengan pembinaan dan pemahaman sejarah yang telah terbukti kebenarannya. 

"Dengan demikian, prinsip restoratif justice yang saat ini terus diupayakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat terpenuhi," katanya.

Seperti diketahu ketiga terdakwa didakwa pasal antara lain Mulai dari dakwaan kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketiga Pasal 15 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiganya didakwa lantaran telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. (ahmad sayuti)