Sikap Kami: WTP OK, Tak Korupsi Lebih OK

Sikap Kami: WTP OK, Tak Korupsi Lebih OK

TENTU, patut kita berikan apresiasi atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apalagi, kini sudah 27 kabupaten/kota mendapatkan penghargaan serupa. Beberapa di antaranya sudah berkali-kali. Jabar saja sudah sembilan kali.

Tapi, perlu juga kita ingatkan, WTP bukan berarti bebas dari perkara korupsi. Se-wtp-wtp-nya laporan keuangan, potensi korupsi tetap saja tak bisa dihindari. Pada beberapa entitas pemerintahan, perkara korupsi justru terungkap tak lama setelah BPK memberikan opini WTP kepada pihak-pihak tersebut.

Salahkah sistem BPK? Tidak juga. Penilaian laporan keuangan adalah penelisikan apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan standar. Bahkan jika sesuai standar pun, ruang untuk menyolong duit negara, tetap ada.

Sebagai gambaran, misalnya, tidaklah bisa kita pungkiri salah satu figur yang berjasa mengantar pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Jabar di masa lalu sesuai dengan sistem standar akuntansi baik itu adalah Iwa Karniwa. Tapi, justru Iwa malah tersangkut kasus korupsi dan sudah dijatuhi hukuman.

Hanya saja, keliru juga jika kita mengatakan WTP tak ada pengaruhnya sama sekali terhadap upaya pencegahan tindak korupsi. Sebab, laporan keuangan yang sesuai standar, setidaknya akan memperkecil kesempatan untuk patgulipat.

Membaiknya sistem akuntansi keuangan ini selaras juga dengan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang kini diterapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu pionernya dengan pengembangan berbagai program digitalnya.

Kini, semakin banyak layanan-layanan di Pemprov Jabar, juga di banyak kabupaten/kota lainnya yang dilakukan tanpa relasi fisik pihak-pihak terkait. Tanpa melibatkan uang tunai. Cashless. Jelas, itu memperkecil kemungkinan terjadinya praktik suap dan gratifikasi.

Jika semua sistem ini sudah berjalan, maka sebenarnya masih ada lagi tugas Pemprov Jabar, juga pemerintah kabupaten/kota, untuk menekan tindak koruptif itu. Apa itu? Memperkuat mentalitas aparatur sipil negara (ASN).

Korupsi, suap, gratifikasi, adalah persoalan mentalitas. Sistem penggajian dan tunjangan berbasis kinerja, jelas membuat aparatur sipil di Jabar tak lagi bisa disebut hidup berkesusahan. Tidak mewah, tapi cukup.

Hanya dengan mentalitas yang baik, keteguhan terhadap godaan-godaan, maka tindak korupsi bisa dihindari. Bukan sebaliknya, malah mencari-cari ruang untuk memetik manfaat finansial sebuah sistem yang takkan sepeneuhnya sempurna.

Pembinaan mentalitas yang terus-menerus ini yang patut dilakukan Pemprov Jabar dan kabupaten/kota. Selalu, berkesinambungan. Malu juga kita rasanya, seperti ketika akhir pekan lalu, KPK merilis data bahwa praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, terbanyak terjadi di Jawa Barat. (*)