Dikonfrontir Dewan, UMC Ngaku Nunggu Sanksi Pemkab Cirebon

Dikonfrontir Dewan, UMC Ngaku Nunggu Sanksi Pemkab Cirebon
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Teka-teki kenapa Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kampus 2 Watubelah mulai terkuak. Rapat koordinasi DPRD Kabupaten Cirebon dengan OPD terkait dan pihak UMC di gedung dewan juga memanas. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon Sugeng menuding selama ini UMC seperti tidak punya niat untuk menyelesaikan izin.

"Beberapa kali pihak UMC mengurus izin dengan orang yang berbeda beda. Namun hanya sebatas fatwa pengarahan lokasi. Baru kemarin-kemarin datang orang baru lagi minta izin selesai secepatnya," kata Sugeng, Selasa (1/7/2020).

Sedangkan, Kepala Dinas Pemukiman Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Agas Sukma Nugraha mengaku  prihatin. Alasannya, sekelas UMC yang di dalamnya banyak orang-orang intelek itu bangunannya tidak memiliki IMB. Pihaknya sudah melayangkan teguran sebanyak tiga kali dan saat ini sudah mengajukan surat sanksi kepada bupati.

"Memang dua minggu lalu pihak UMC minta ke saya untuk difasilitasi pembuatan IMB. Kelihatannya UMC belum ada niatan serius menyelesaikan izin. Makanya kami sudah mengirimkan surat kepada bupati agar UMC di berikan sanksi," jelasnya.

Penjelasan berbeda diberikan Kasatpol PP Ade Setiadi. Dirinya enggan disalahkan terkait tudingan pihaknya tidak bisa menegakan Perda. Khusus masalah UMC, Ade beralasan sampai saat ini belum menerima rekomendasi penutupan dari DPKPP. Ade meminta semua pihak supaya membaca jelas tupoksi Satpol PP dalam penegakan Perda.

"Kami ini selalu yang terakhir urusan penegakan perda. Tapi kami jangan jadi objek yang selalu disalahkan. Disini saya tegaskan, kami belum mendapatkan rekom penutupan UMC dari DPKPP," terangnya.

Sementara itu, Eliyah wakil UMC mengaku selama ini pengurusan izin diserahkan kepada pihak kontraktor. Dirinya juga tidak sepakat kalau pihak UMC tidak ada niat mengurus perizinan. Justru saat ini sedang menunggu surat sanksi dari Pemda, baru melanjutkan proses perizinan. Setelah sanksinya sudah ada, baru memproses izin dari awal lagi.

"Bagi kami tidak ada masalah, justru kami menunggu sanksi dari Pemda. Tidak ada niatan tidak mengurus perizinan karena sekarangpun kami sedang memproses," aku Eliyah.

Ironisnya, di tengah rapat beberapa anggota dewan terlibat perdebatan sengit dengan sesama rekannya. Hanifah dari fraksi PKB meminta supaya kasus UMC tidak dibesar-besarkan. Alasannya, sebagai  perguruan tinggi, UMC sudah banyak mencetak generasi bangsa. Harusnya, dewan ikut membantu agar IMB bisa segera dimiliki.

Sementara, Anton Maulana memberikan pendapat berbeda. Menurutnya, terlepas UMC sebagai perguruan tinggi, namun aturan harus ditegakan. Bila memang menyalahi Perda, mau tidak mau harus ada sanksi, atau kalau perlu bangunannya dirobohkan. (Maman Suharman)