Perdana, Terdakwa Korupsi Dihadirkan Saat Pandemi Covid-19

Perdana, Terdakwa Korupsi Dihadirkan Saat Pandemi Covid-19
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung- Sidang pemeriksaan saksi, JPU KPK menghadirkan dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi RTH Kota Bandung. Keduanya, yakni Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet

Seperti diketahui selama pandemi Covid-19, sidang Tipikor di PN Bandung digelar secara virtual. Baru kali ini, kedua terdakwa dihadirkan di persidangan. 

JPU KPK Budi Nugraha mengatakan, kedua terdakwa dihadirkan lantaran penetapan majelis. Setelah sebelumnya ada permintaan dari tim kuasa hukum fan majelis untuk menghadirkan terdakwa. 

"Selama pandemi Covid 19, ini perkara pertama yang terdakwanya dihadirkan di persidangan," katanya usai persidangan di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (1/7/2020). 

Dalam sidang pemeriksaan saksi kali ini, JPU KPK menghadirkan Iskandar Zulkarnain‎ selaku Kepala Bidang Perencanaan, Tris Budiati selaku Kabid Survey dan Investgasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya serta Dwi, staf ASN Dinas Pertamanan. Tiga saksi lagi masih dari kalangan ASN. ‎

Ketiga saksi  ditanyai jaksa KPK seputar perencanaan dalam pengadaan RTH yang anggarannya membengkak jadi Rp 123 miliar dari semula Rp 40 miliar. Dalam keterangannya para saksi menyebutkan jika pengusulan lahan RTH oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Padahal seharusnya oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distankam).

Seperti yang diungkapkan Iskandar. Dia mengaku usulan pengadaan RTH ini berawal dari DPKAD. Padahal seharusnya perencanaan itu dari dinas terkait atau Distankam. 

Hal itu dibenarkan oleh Dwi. Menurutnya, Selama tahap perencanaan, Dinas Pertamanan  tidak pernah mengajukan pengadaan RTH. Semua itu juga diungkapkannya saat ditanya oleh penyidik KPK saat proses pemeriksaan saksi. 

"Pertanyaan pertama penyidik KPK waktu diperiksa itu soal apakah kami mengajukan pengadaan RTH. Saya jawab, kami di Dinas Pertamanan tidak pernah mengajukan pengadaan RTH," ujarnya 

Jaksa KPK sempat menunjukan surat berisi catatan rapat. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa sempat ada survey dari Dinas Pertamanan ke lokasi RTH. Namun, Dwi membantahnya.

"Saya hanya ikuti rapatnya saja. Untuk survey ke lokasi, sepengetahuan saya tidak pernah dilakukan oleh kami," ujarnya. ‎(Ahmad Sayuti)