(Sikap Kami) Illegitimate Pilkada

(Sikap Kami) Illegitimate Pilkada
Ilustrasi/Antara Foto

HANYA ada tiga frasa menggambarkan Pilkada Serentak 2020: dana besar, risiko besar, manfaat minimal. Terlalu tergesa-gesa kita menetapkan pencoblosan pada 9 Desember 2020 saat kita belum tahu kapan pandemi Covid-19 akan enyah.

Apa boleh buat, pemerintah dan DPR sudah sepakat menjadikan Perppu Pilkada Serentak 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai undang-undang. Tinggal menunggu ketuk palu di sidang paripurna. Dalam waktu dekat.

Buat kita, Pilkada Serentak 2020 adalah pesta demokrasi paling berisiko. Satu yang sudah pasti, risiko anggaran yang membengkak. Ada kebutuhan penerapan protokol kesehatan sehingga KPU di seluruh negeri pun mengajukan tambahan anggaran. Bayangkan, betapa beratnya pemerintah daerah hingga penghujung tahun ini, duit tersedot ke penanganan Covid-19, kini terseret pula ke pilkada.

Ini patut kita sayangkan. Seolah-olah dalam masa krisis seperti ini, negara tak punya sense of crisis, tak memiliki prioritas-prioritas penting. Semua seperti mau dinormalbarukan. Ekonomi mau dibangkitkan, tapi modal cekak.

Yang membuat kita sangat khawatir tentu pada sektor kesehatan. Secara umum, belum ada tanda-tanda wabah Covid-19 menurun. Alih-alih turun, secara nasional angka penambahannya tetap berada di level 1.000-an setiap hari.

Pesta demokrasi kita sudah sejak dulu pesta kumpul-kumpul. Kampanye kumpul-kumpul, namanya juga sosialisasi. Pencoblosan kumpul-kumpul. Padahal, sahabat terbaik virus corona adalah kumpul-kumpul itu. Itu pulalah yang selalu diyakinkan pemerintah dalam perlawanan terhadap corona.

Maka, satu-satunya cara untuk menjauhkan pilkada dari corona adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi bagaimana caranya? Bahkan penyelenggara pilkada pun masih bingung.

Misalnya, dari protokol kesehatan itu, KPU hanya akan membiayai berjalannya protokol bagi penyelenggara pemilu. Masyarakat pemilih silahkan mengongkosi sendiri. Beli masker sendiri, sarung tangan sendiri, semua serba sendiri.

Tentu jadi pertanyaan, dengan kewajiban-kewajiban itu, seberapa besar prosentase pemilih yang akan datang ke bilik suara? Kita bisa pastikan rendah. Jadi, misalnya, target KPU Jabar partisipasi pemilih 77,5%, buat kita itu target yang tak masuk akal sehat.

Jika saja partisipasi pemilih rendah, bahkan mungkin menjadi sangat rendah, apakah artinya pilkada? Proses demokrasi ini hanya akan memilih pemimpin dengan legitimasi rendah. (*)