Pengajuan Tahanan Kota Sekretaris DKPPP Ditolak, Munaji: Kecuali Sakit Covid!

Pengajuan Tahanan Kota Sekretaris DKPPP Ditolak, Munaji: Kecuali Sakit Covid!
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Permohonan pengajuan tahanan rumah tersangka 'I' yang diduga penerima suap izin suap Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang dan Vila di Kecamatan Cisarua sulit terkabul.

"Sulit ya kalau perkara extra ordinary crime atau Tipikor untuk menjadi tahanan kota seperti ga salah seperti waktu sebelumnya, kecuali dia sakit atau terpapar wabah virus corona (covid 19)," kata Munaji Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Munaji kepada wartawan, Kamis (2/7).

Pria yang pernah bertugas di Kota Banjar, Ciamis ini menerangkan  bahwa semenjak Rabu malam hingga 20 hari kedepan, tersangka I akan dititip tahanan di Ruang Tahanan Mako Polres Bogor.

"Mulai semalam hingga sebelum masa persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung kami akan titipkan tersangka I ke Ruang Tahanan Mako Polres Bogor," terangnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Winarno menuturkan jajarannya tetap akan menahan tersangka I karena ia dalam kondisi sehat.

"Tersangka I dalan kondisi sehat sehingga tidak kami tetapkan sebagai tahanan kota, apalagi kasus Tipikor suap izin PDRT ini akan kami segera sidangkan hingga sewatu - waktu kami bisa saja butuh keterangan tersangka," tutur Bambang.

Ia menjelaskan saat masa persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, tersangka I akan kami titipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)  Kelas I A Sukamiskin, Kota Bandung.

"Nanti saat masa persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung kami akan titip tahanan tersangka I ke Lapas Sukamiskin demi memudahkan proses persidangan," jelasnya.

Bambang juga menambahkan melihat barang bukti dan keterangan saksi yang ada di jajarannya, maka kemungkinan bakal ada tersangka tambahan terkait kasus Tipikor suap izin PDRT ini.

"Masih akan dua lagi tersangka karena sudah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikannya (SPDP), kita tunggu aja apakah dia PNS atau pihak swasta," tambah Bambang.

Berdasarkan informasi yang didapat, barang bukti kasus Tipikor suap izin PDRT rumah sakit dan vila ini berupa uang tunai Rp 120 juta, 1 buah handphone Samsung S10+, hanphone S7 Edge, 1 buah handphone iPhone 7+, 4 berkas dokumen Hotel Cisarua, 8 berkas dokumen Rumah Sakit Cibungbulang, 1 buah handphone Oppo warna hitam, satu lembar tanda terima uang sebesar Rp100 juta, uang tunai Rp50 juta dan satu bundel rekening bank BCA atas nama Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial A. (Reza Zurifwan)