Audit BPK Tuntas, Siap-siap Menanti Tersangka Kasus PPE

Audit BPK Tuntas, Siap-siap Menanti Tersangka Kasus PPE

INILAH, Cibinong  - Dugaan kerugian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yaitu PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) sudah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dengan adanya kepastian kerugian negara atau daerah, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor akan menyekesaikan penyidikan khusus dan menetapkan tersangkanya.

“Auditnya sudah selesai. Tinggal menunggu surat kepastian besar kerugian negara. Setelah itu kami akan tuntaskan penyidikan umum, penyidikan khusus lalu menetapkan tersangkanya,” kata Munaji, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada wartawan, Kamis (2/7/202).

Munaji menjelaskan harusnya dugaan kerugian negara pada PT. PPE bisa selesai dua bulan lalu, namun karena masa pandemi wabah virus corona (covid 19) maka terjadi keterlambatan penyidikan.

“Kalau tidak mengalami masa pandemi Covid-19, maka penyidikan dugaan kerugian negara di PT. PPE oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ini sudah selesai pada Bulan April lalu,” jelas Munaji.

Tidak hanya dari jalur hukum, perkara PPE juga tampaknya bisa bergulir ke langkah politik. Sempat mencuat kabar DPRD Kabupaten Bogor akan membentuk panitia khusus (pansus) PT Prayoga Pertambangan Energi pada Maret lalu.

Salah satu yang mendukung pembentukan pansus itu adalah Fraksi Partai Demokrat. “Doakan kami untuk terus istiqomah mengawal persoalan ini dan saya juga akan terus mendorong persoalan ini untuk di bentuk tim Pansus. Karena bagi saya anggaran Rp165 miliar yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk penyertaan modal PT PPE pada tahun 2013 silam tidak membuahkan hasil yang dapat meningkatkan PAD. Bahkan, kondisi perusahaan saat ini sedang sakit,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor Leo Hananto Wibowo kepada wartawan saat menghadiri acara Ngopi (ngobrol pintar) Barokah Jilid 7 di Kantor DPC Partai Demokrat, Kamis (5/3/2020).

Pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor itu menerangkan, komisi II akan segera memanggil Direksi PT PPE untuk menjelaskan terkait permasalahan yang di alami Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. (reza zurifwan)