Seorang Direktur Gugat Perusahaan Multinasional Collectius

Seorang Direktur Gugat Perusahaan Multinasional Collectius
ilustrasi/net

INILAH, Bandung - Merasa dipecat secara sepihak, seorang direktur yang berkedudukan di Indonesia menggugat Collectius. Diketahui, perusahaan multinasional itu bergerak di bidang pengelolaan keuangan/penagihan utang dan melaksanakan kegiatan usahanya di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Selaku kuasa hukum, Dovy Brilliant Hanoto mengatakan pihakya menilai perlakuan Collecticus merugikan Hashim Hassan yang merupakan kliennya. Untuk itu, Collectius harus menghadapi gugatan Hashim Hassan yang notabene salah satu direktur di Indonesia.

"Collectius telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat atas tindakan pemberhentian penggugat yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan anggaran dasar dan UU No 40/2007," kata Dovy, Kamis (2/7/2020).

Dovy menegaskan, gugatan telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT Collectius Asset Management. Perusahaan nultinasional itu berkedudukan di Indonesia. Pihak tergugat yakni Gustav Albert Eriksson, Sven Alex Ivar Sigvardson Bjoklund, dan Collectius CMS Holdings Pte Ltd. Ketiganya selaku pemegang saham Collectius yang berkedudukan di Singapura.

Dia menjelaskan, gugatan diajukan karena para tergugat telah melakukan pemberhentian melalui mekanisme yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kliennya, kata dia, diberhentikan hanya melalui surat. Padahal, seharusnya dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS).

"Penyampaian surat pemberhentian secara langsung itu menghilangkan hak penggugat untuk membela diri yang merupakan hak penggugat berdasarkan ketentuan pasal 105 UU No 40/2007," ujarnya.

Lebih jauh Dovy menjelaskan, mekanisme perberhentian yang dilakukan Collecticus itu juga tidak memperhatikan prinsip good corporate governance. Padahal, perusahaan multinasional tersebut memiliki memiliki prinsip melakukan hal yang baik demi perkembangan bisnis (doing good is good for business) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

"Gugatan ini terpaksa kami ajukan mengingat usulan perdamaian sebagai win-win solution yang diajukan  klien kami tidak mendapat tanggapan yang positif dari para tergugat", katanya. (*)