Evaluasi PPDB, Komisi V Undang Disdik Jabar Pekan Depan

Evaluasi PPDB, Komisi V Undang Disdik Jabar Pekan Depan

INILAH, Bandung – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berencana bakal mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pekan depan.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan, pertemuan rapat tersebut dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2020-2021 digelar. Ada beberapa poin yang bakal dibahas kata Dadang, salah satunya termasuk mengenai pungutan di sekolah.

“Antara Selasa atau Rabu minggu depan, kami akan melakukan rapat komisi yang melibatkan Disdik untuk mengevaluasi hasil kinerja terkait pelaksanaan PPDB kemarin. Ada beberapa masukan, baik dari pelaku pendidikan, maupun pemerhati tentang kekurangan dalam pelaksanaan PPDB kemarin. Ada ketidakpuasan itu pasti, untuk itu kami akan coba bahas untuk mencari solusi. Bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang” ujar Dadang kepada INILAH, Kamis (2/7/2020).

“Ada beberapa hal yang akan kita bahas, seperti transparansi PPDB kemarin dan tentu saja mengenai penarikan iuran sekolah kepada orangtua siswa. Sebagaimana sudah kita ketahui, Juli ini sudah ditentukan bahwa SPP gratis. Tetapi kenyataannya masih ada sekolah yang melakukan pungutan. Itu juga bakal kita tanyakan ke Disdik, mengenai pengawasan dan penetapan iuran sekolah tersebut,” sambungnya.

Dia mengungkapkan, baik Disdik maupun sekolah sebaiknya harus menahan diri untuk menetapkan iuran sebelum ada aturan yang mengaturnya. Sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan polemik, di kemudian hari jika bersikukuh memungut iuran tanpa adanya ketetapan hukum.

Dia berharap, dalam pertemuan nanti Disdik dapat menjelaskan rencana jangka panjang agar kedua belah pihak baik orangtua siswa maupun sekolah dapat memiliki visi dan misi yang sama guna meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Jawa Barat.

“Terus terang, kami paham bantuan dari pemerintah untuk sekolah memang belum mencukupi. Tetapi sekolah harus bisa menahan diri untuk jangan memungut iuran dulu sebelum ditentukan. Harus ada skenario, mengenai iuran atau suumbangan. Jangan sampai nanti jadi temuan hukum. Harus ada rambu yang diikuti. Aturan pun harus sama rata, jangan sampai kebijakan tiap sekolah berbeda. Mau itu di kota ataupun kabupaten, harus sama. Baik itu iuran maupun sumbangan. Harus berdasarkan keputusan bersama, baik dengan orangtua murid, tokoh pendidikan, pemerhati dan semua pihak. Nanti agar di Disdik menjadi sebuah keputusan dan kemudian harus berani mempertanggungjawabkan itu,” ucapnya.

Selain itu, Dadang mengaku pihaknya juga bakal mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta agar mampu bersaing dengan sekolah negeri. Sehingga dapat mengubah persepsi orangtua siswa terhadap mutu pendidikan pada sekolah swasta. Jika sudah terlaksana, dia meyakini tidak ada lagi kekecewaan yang harus dialami oleh siswa maupun orangtua karena gagal diterima di sekolah favorit akibat terbatasnya kuota.

“Kita juga akan mendorong pemerintah, bagaimana caranya untuk meningkatkan mutu kualitas sekolah terutama sekolah swasta. Agar sekolah swasta juga mampu bersaing dengan sekolah negeri. Agar ada pilihan bagi orangtua dan supaya tidak selalu beranggapan bahwa sekolah negeri mutunya yang paling baik. Kalau sudah merata, jelas tentu saja mutu pendidikan kita di Jawa Barat ini akan meningkat,” tandasnya. (Yuliantono)