IMB Pesantren Disikapi Kalangan Ulama, Ketua Komisi III Diserang?

IMB Pesantren Disikapi Kalangan Ulama, Ketua Komisi III Diserang?

INILAH, Cirebon - Pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto terkait persoalan IMB Pesantren berbuntut panjang. Protes dilayangkan beberapa kalangan ulama Kabupaten Cirebon.

Salah satu yang melayangkan protes adalah PCNU. Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Mahmudi menyesalkan komentar Hermanto tersebut.

Dalam rilis yang diberikan ke kalangan media, Minggu (5/7/2020) Mahmudi menganggap harus segera menyikapi persoalan tersebut. Alasannya, dikhawatirkan pandangan publik tentang IMB, akan sangat liar. Dia meyakini,  memang mayoritas pesantren di Kabupaten Cirebon, tidak sepenuhnya mengurus administrasi negara, termasuk IMB.

"Kami menilai, Hermanto gagal memahami utuh soal eksistensi pendidikan pesantren. Harus diingat, pesantren merupakan bagian dari kekuatan masyarakat yang ikut terlibat  dalam proses pembentukan karakter bangsa. Harusnya Hermanto memahami itu," kata Mahmudi.

Harusnya lanjut Mahmudi, Pemkab Cirebon dan dewan  wajib memfasilitasi terkait IMB pesantren-pesantren. Justru,  eksekutif dan legislatif wajib bersyukur, karena ada komponon civil society yang peduli. Masalahnya, selama ini pesantren sudah memberikan kontribusi di bidang pendidikan karakter berbasis keagamaan.

"Selama ini pemerintah tidak maksimal memperhatikan keberadaan pesantren. Bantu kami harusnya, bukan malah mencerca lembaga yang sudah ratusan tahun berdiri di negeri ini, dan teruji kontribusinya terhadap negara," papar Mahmudi.

Hal senada dikatakan Lingkar Santri Cirebon (LSC). Koordinator LSI, A Inu Ubaidillah menyebutkan  pembahasan IMB UMC yang mencoba mengaitkan status IMB UMC dengan IMB Pondok Pesantren,  sangat melukai insan Pondok Pesantren di Kabupaten Cirebon. Ucapan tersebut, juga berpotensi menimbulkan friksi dan opini yang keliru dan merugikan Pondok Pesantren. Dirinya berpendapat, pernyataan Hermanto mengenai IMB Pondok Pesantren, adalah bentuk tuduhan serius yang mempunyai konsekuensi hukum.

"Kami juga menyayangkan sikap Bupati Cirebon dan Ketua dewan yang diduga telah lalai dengan persoalan ini.  Mereka harusnya memberikan pemahaman tentang kontribusi pesantren buat negeri ini," ungkap Inu.

Inu juga mendesak Pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon agar bertindak profesional dalam menangani persoalan.  IMB UMC harusnya menjadi fokus pembahasan, tanpa harus menyeret masalah IMB pesantren.  Justru, saat ini diduga ada pembiasan informasi yang cenderung mempergunakan Pondok Pesantren sebatas komoditas politik. Inu menjamin, sikap LSC murni sebagai bentuk protes atas ketersinggungan LSC pada pernyataan Hermanto.

"Pernyataan sikap ini kami buat berdasarkan kesadaran bersama dan tanpa ada tendensi partai politik manapun," ujarnya.

Terpisah, lewat sambungan telepon selulernya , Hermanto mengaku sudah menghubungi ketua PCNU Kabupaten Cirebon, untuk melakukan klarifikasi. Dirinya enggan berkomentar terlalu jauh dan mengaku akan tabayun terkait persoalan tersebut.

"Saya tabayun dalam menghadapi masalah ini. Saya tidak ada niatan mengotak atik IMB pesantren dan malah saya akan membantu. Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengab ketua PCNU dan tokoh ulama lainnya," tukasnya. 

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika beberapa waktu lalu komisi II dan III DPDR Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama. Rapat tersebut membahasa perizinan Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) yang belum memiliki IMB. Rapat dengan SOTK terkait, membahas juga perizinan secara umum di Kabupaten Cirebon.

Hermanto yang saat itu menjadi pimpinan sidang, menyikapi banyaknya perizinan yang belum memiliki IMB, termasuk pesantren-pesantren. Saat itu kata Hermanto, IMB UMC hanya pintu masuk bagi dewan untuk menyikapi banyaknya bangunan gedung yang belum memiliki IMB.  (maman suharman)