Ini Kata Pengamat Terkait Kebijakan Menggratiskan SPP

Ini Kata Pengamat Terkait Kebijakan Menggratiskan SPP
istimewa

INILAH, Bandung - Pemerintah Jawa Barat akan menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk semua jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SMP, SMA, SMK dan SLB untuk tahun ajaran 2020 ini.

"Ini memang sudah baik, namun niatan tersebut tidak dibarengi dengan kajian terhadap kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ujar pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan, Senin (6/7/2020).

Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung itu menuturkan, berdasarkan penelitian para ahli bidang pendidikan di Jawa Barat biaya yang dibutuhkan per siswa SMK pertahun sebesar Rp6 juta. Sedangkan, pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) hanya mewakili 25-30% dari kebutuhan tersebut.

"Apalagi subsidi pemerintah dengan program SPP gratis pada tahun ajaran ini, setiap siswa diberi Rp180 ribu per bulan. Padahal ada sekolah yang menerapkan iuran SPP minimal Rp300 ribu per bulan. Sehingga sekolah harus menanggung kekurangan tersebut. Dengan hal itu diperkirakan bukan meningkatkan kualitas pendidikan malahan akan menjadi polemik bagi sekolah, dan berimbas pada menurunnya kualitas," tutur Cecep.

Dia menambahkan pemerintah harus paham biaya pendidikan. Seperti, biaya oprasional, biaya infestasi dan biaya peserta didik yang ditanggung siswa. Sementara kata dia, anggaran dari pemerintah hanya cukup untuk 2 struktur, sehingga tidak tercover untuk 3 struktur yang dibebankan.

Peningkatan kualitas pendidikan tidak harus menggratiskan sekolah secara utuh, tetapi harus bisa membuat redesain mana yang harus digratiskan dan tidak, apalagi pembelajaran tidak hanya menulis membaca, tetapi dibarengi dengan praktek dan penelitian lapangan yang wajib dilakukan.

"Sehingga apabila pemerintah berniat menggratiskan iuran, harus menutupi semua biaya yang dibutuhkan sekolah, yang apabila di totalkan akan mencapai puluhan triliun. Konsep sekolah gratis harus disiapkan lebih matang oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini keputusan gubernur Jawa Barat dalam penganggaran APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)," papar Cecep. (Okky Adiana)