Sidang Kasus RTH Kota Bandung, Perubahan Anggaran RTH Tanpa Dokumen Pendukung 

Sidang Kasus RTH Kota Bandung, Perubahan Anggaran RTH Tanpa Dokumen Pendukung 
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung - Usulan perubahan anggaran untuk pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Bandung TA 2011-2012 rupanya tidak didukung dengan dokumen pendukung terkait luasan lahan, penetapan lokasi, hingga harga taksiran.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RTH Kota Bandung dengan terdakwa Herry Nurhayat, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (6/7/2020).

Sidang yang dipimpin T Benny Eko Supriadi beragendakan pemeriksaan saksi. Ada lima saksi yang dihadirkan JPU KPK. Mereka, yakni mantan Kabid anggaran DPKAD Kota Bandung Hafidz Kurnia yang juga terpidana kasus Bansos Pemkot Bandung TA 2007-2008, mantan Kasi Anggaran Perbelenjaan DPKAD Kota Bandung Henriko, Didi Rismunadi, mantan Asda Ubad Bachtiar, dan mantan Sekwan DPRD Kota Bandung Cepi.

Persidangan yang dikoordinir JPU KPK Haerudin dan Budi Nugraha berkutat seputar pengajuan atau usulan pengadaan lahan RTH hingga terjadinya perunbahan anggaran untuk pengadaan RTH yang akhirnya merugikan negara hingga Rp69 miliar dari total pengajuan anggaran sebesar Rp123 miliar.

Seperti yang diutarakan Kasi Anggaran Belanja DPKAD Kota Bandung Henriko. Ia mengaku saat menerima dokumen pengajuan anggaran dari Bidang Subprogram DPKAD Kota Bandung dia tidak melihat secara detail pengadaan lahan yang diajukan. Karena tugasnya hanya mengkoordinir semua kebutuhan anggaran yang masuk.

”Bidang anggaran tidak mempunyai data pendukung. Karena usulan pengadaan lahan dari bagian aset, kemudian dibuat rencana kegiatan anggaran (RKA)  oleh sub program. Yang kami terima hanya berbentuk RKA, dan kami sesuaikan dengan pagu anggaran yang ada,” katanya.

JPU KPK Budi Nugraha kemudian menanyakan terkait dasar dan adanya perubahan anggaran dari Rp10 miliar, Rp15 miliar hingga akhirnya menjadi Rp57 miliar. Henriko pun berkilah hal tersebut mungkin saja terjadi saat rapat perubahan anggaran antara tim TAPD dengan Banggar.  

Henriko awalnya keuekeuh tidak tahu menahu soal detail pengajuan perubahan anggaran, lantaran yang diterimanya hanya dalam bentuk RKA. Namun saat diperlihatkan oleh JPU, KPK dia pun mengaku mengetahui soal data tersebut.

“Saat rapat tim TAPD saya tidak begitu rinci, namun orang yang sering membicarakan soal anggaran itu dari Banggar Pak Tomtom dan Kadar,” ujarnya.

Henriko tampak berlit-belit dan kebanyakan tidak tahu saat ditanya JPU soal pengusulan pengajuan lahan hingga perbahan anggaran yang akhirnya disetujui oleh bidangnya. Terlebih saat ditanya soal data pendukungnya.

”Kalau menurut aturan itu seharunys saat diajukan perubahan anggaran harus ada data pendukungnya, masa ini tidak ada,” tegasny JPU KPK.

Sama halnya dengan Henriko, Kabid Anggaran DPKAD Kota Bandung Hafidz Kurnia mengaku tidak mengetahui secara detail. Lantaran saat itu dirinya tengah terjerat kasus dugaan penyelewengan dana bansos TA 2007-2008.

Dia pun mengaku jika dasar usulan pengajuan RTH lantaran saat itu ada kebutuhan RTH yang harus dipenuhi Kota Bandung sebesar 30 persen. Namun, saat itu yang mengusulkan dari atas.

”Seharusnya kalau menurut aturan yang mengajukan itu dari kecamatan bukan dari DPKAD,” ujarnya.

Namun, Hafidz mengaku tidak mengetahui secara detail bahkan kebanyakan lupa soal penetapan lokasi tanah, hingga adanya perubahan anggaran yang dikeluarkan oleh bidangnya. Hafidz pun hanya mengetahui jika ini merupakan titipan dari Tomtom.

”Saya tidak tahu, yang saya dengar secara lisan dari Pak Agus katanya ini titipan dari dewan,” ujarnya.

JPU KPK pun kemudian menegaskan, dari naik turunnya pengususalan anggaran, faktanya muncul Rp57 miliar dan itu disetujui oleh bidang anggaran, tanpa adanya dokumen pendukung, luasan tanah, Penlok hingga taksiran harga.

”Masa sebagai Kabid yang mengeluarkan anggaran anda tidak tahu,” tanya JPU.

”Tidak tahu. Karena saat itu saya disuruh Sekda dan Kadis fokus pada permasalahan hukum yang saya jalani. Masalah ini saya serahkan kepada Kasi,” jawab Hafidz.

”Jadi anda tidak tahu dasar dan alasan perubahan anggaran? Berarti anda tidak bekerja dengan seharusnya,” kata JPU KPK. (Ahmad Sayuti)