Pejabat di Pemkab Garut Ditegur Pimpinan, Bupati Rudy Ancam Mutasi

Pejabat di Pemkab Garut Ditegur Pimpinan, Bupati Rudy Ancam Mutasi
Bupati Rudy Gunawan pada Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut di Lapang Apel Setda Garut, Senin (6/7/2020). (Zainulmukhtar)

INILAH, Garut- Bupati Garut Rudy Gunawan mengancam mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Garut kendati baru menduduki jabatannya kurang dari dua tahun.

Hal itu dilakukan jika pejabat bersangkutan mendapatkan teguran dari pimpinannya di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tempatnya bertugas sebagai bentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ancaman tersebut dilontarkan Rudy pada Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Garut di Lapang Apel Setda Garut, Senin (6/7/2020).

"Jangan sampai hanya mendapatkan jabatan, tetapi dia justeru menempatkan dampak negatif kepada organisasinya. Apabila Saudara mendapatkan tanggapan negatif maka dalam rangka SPIP, pimpinan agar memberikan teguran. Teguran-teguran itu akan dijadikan dasar untuk memutasi, meski kurang dari dua tahun," kata Rudy.

Pada kesempaten tersebut, Rudy mengaku tidak mengenal siapa saja yang baru saja dilantiknya. Karenanya, dia meminta tim penilai kinerja meneliti keberadaan pejabat yang diusulkan dinas itu benar-benar melaksanakan jabatannya dan bertanggung jawab.

INILAH mencatat, mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Garut dilakukan Rudy setiap bulan sejak Maret 2020. Mutasi besar-besaran bahkan sudah mulai dilakukannya sejak 30 Desember 2019. Mutasi dan rotasi dilakukan dengan beragam alasan, semisal karena kebutuhan organisasi dan mengisi jabatan kosong.

Rudy juga mengklaim mutasi dan rotasi dilakukannya sudah sesuai Undang Undang Nomor 5 tahun 20I4 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor II tahun 20I7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Termasuk seleksi penempatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang diklaim sudah dibuatkan Peratuan Bupati-nya.

Akan tetapi dalam praktiknya, mutasi dan rotasi dilakukan kerap bermasalah sehingga menimbulkan pro dan kontra sejumlah kalangan. Selain banyak pejabat diberhentikan atau dipindahkan jabatannya kendati belum genap dua tahun menduduki jabatannya, tak sedikit pejabat dipindahkan padahal belum sepekan menduduki jabatannya. Begitu pun pada mutasi dan rotasi pejabat pada 8 Juni 2020, terdapat pejabat setingkat eselon 3 dipindahtugaskan kendati baru menduduki jabatannya kurang setahun.

Padahal UU ASN melarang kepala daerah memberhentikan atau memindahkan pejabat yang menduduki jabatannya belum genap dua tahun. Namun selama itu, setiap tahun kinerjanya dinilai. Bila dalam setahun kinerjanya buruk maka diberikan kesempatan baginya melakukan perbaikan selama enam bulan. 

Selain itu, pemidahan pejabat juga mestinya dilakukan berdasarkan pertimbangan penilaian Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial (TPSKM), sesuai PP  II tahun 20I7.
Sayangnya, hingga kini, tak ada satu pun pejabat merasa dirugikan mengadukannya ke Komisi ASN.(zainulmukhtar)