Banyak KKS Tak Bisa Cair, Bank Mandiri Cabang Garut Akan Lakukan Evaluasi 

Banyak KKS Tak Bisa Cair, Bank Mandiri Cabang Garut Akan Lakukan Evaluasi 
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Bank Mandiri Cabang Garut akan melakukan evaluasi mengenai keberadaan agen dan pencairan dana pada program bantuan pangan nontunai (BPNT)/sembako/program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Garut yang ditengarai sarat kekisruhan.

Hal itu dikemukakan perwakilan Bank Mandiri Cabang Garut Amiruddin pada audensi DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut dengan Komisi IV DPRD Garut, Senin (6/7/2020).

"Kita akan evaluasi (berbagai temuan diduga pelanggaran) itu, demi perbaikan ke depan," kata Amiruddin.

Dia menyebutkan, penyaluran dana program BPNT/Sembako/PKH dari pemerintah pusat sejak Juni 2020 hanya dilakukan melalui Bank Mandiri. Tidak seperti sebelumnya melalui BNI dan Bank Mandiri. 

Ditengarai, pada pelaksanaan program BPNT/Sembako di Garut terjadi banyak pelanggaran. Antara lain banyak keluarga penerima manfaat (KPM) tak tepat sasaran, kartu keluarga sejahtera (KKS) tak bisa dicairkan, banyak agen/e-waroeng penyalur ganda, penetapan agen tak memerhatikan sebaran KPM, dan pencairan KKS dilakukan kolektif.

Amiruddin menyebutkan, dana sudah terealiasi hingga saat ini sudah mencapai 90 persen, dan 10 persen lagi belum dicairkan. Dia tak bisa menjawab apakah yang 10 persen belum dicairkan itu karena terjadi error saat penggesekan KKS atau dana diblokir, dan apakah dana tersebut dikembalikan lagi ke bank penampung atau kas negara atau tidak.

Dia hanya mengatakan dana belum terealisasi itu masih tetap ada di bank, di kas penampung dana umum bank. Namun, dia juga tak bisa menjawab apakah dana 90 persen sudah direalisasi itu sudah tepat sasaran atau tidak.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Garut Ade Rijal menyebutkan selain siap bersama Pemkab Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BPNT/Sembako di Garut. 

"Untuk penentuan agen, itu hak bank. Namun kita minta agar sebaran KPM-nya diperhatikan," ujarnya. 

Sementara, DPD Laskar Indonesia Garut mengingatkan perlu ada kejelasan data KPM, dan data bayar berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan data hasil transaksi untuk memantau kesesuain data pencairan. (Zainulmukhtar)