Balon Bupati Gerindra Ayep Rukmana Bantah Langgar Aturan ASN

Balon Bupati Gerindra Ayep Rukmana Bantah Langgar Aturan ASN
Istimewa

NILAH,Bandung- Ayep Rukmana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Bandung membantah tudingan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaupaten Bandung.

Ayep membantah dirinya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena sejatinya, ia masih sebatas bakal calon Bupati Bandung, belum menjadi calon resmi yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon bupati dari Partai Gerindra.

"Lagi pula sejak dipanggil pertama untuk dimintai keterangan sama Bawaslu beberapa waktu lalu, saya ini sudah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN. Tapi memang saya belum melapor kepada atasan kalau saya ini sudah mengundurkan diri," kata Ayep, Senin (6/7/2020) malam.

Ayep melaniutkan, langkahnya yang berani mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon Bupati Bandung dari Partai Gerindra, ini didasari oleh saran dari KPU. KPU tidak melarang atau menyalahkan dirinya, karena meskipun ia berstatus ASN namun statusnya di Partai Gerindra baru sebatas bakal calon. Seandainya nanti ia terpilih menjadi calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan di daftarkan ke KPU, maka ia pun siap untuk mengundurkan diri.

"Saya juga sudah bertanya ke KPU. Dan mereka juga tidak menyalahkan atau melarang saya. Toh namanya juga baru sebatas bakal calon, kan bisa jadi calon atau tidak,"ujarnya.

Ayep melanjutkan, pernyataan Bawaslu yang menyatakan bahwa dirinya melanggar aturan itu, dianggap sebagai bagian dari dinamika politik yang harus dihadapinya.

" Kalau mau serius menegakan aturan jangan pandang bulu. Kalau saya ini belum apa apa baru sebatas bakal calon. Dan sekarang saya sudah mengajukan pengunduran diri. Kalau mau menegakan aturan, berani enggak Bawaslu menindak seorang ASN mantan Lurah yang diduga menjabat sebagai ketua partai di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung," sindir Ayep.

Diberitakan sebelumnya,  Aparat Sipil Negara (ASN) yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena melanggar Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil. Rekendasi tersebut disampaikan oleh KASN untuk ditindak lanjuti oleh Bupati Bandung Dadang M Naser.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehudin mengatakan, dari empat rekomendasi yang dpuisampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung kepada KASN, dua diantaranya mendapatkan putusan. Kedua putusan tersebut bahwa ASN terbukti telah melanggar kode etik ASN.

"Pelanggaran pertama yakni temuan Bawaslu pada 28 Desember 1
2019 terhadap saudara AR yang merupakan ASN aktif. Setelah dilakukan penelurusan dan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ASN tersebut telah melakukan pendekatan terhadap salah satu partai politik yaitu Partai Gerindra," kata Januar, Senin (6/7/2020).

Tak hanya itu saja, jelas Januar, kemudian pada 15 November 2019 AR mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Bandung pada Pilkada 2020 dari partai Gerindra. Mengenai sepak terjang AR yang masuk arena politik praktis ini pun ramai diberitakan oleh sejumlah media online.

Selain AR, lanjut Januar, ASN lainnya yang diputus oleh KASN adalah BB. Berdasarkan temuan dari Bawaslu Kabupaten Bandung dalam hal pengawasan di Media Sosial, BB di duga melanggar kode etik ASN disebabkan menghadiri kegiatan HUT Partai Golkar di Dome Rancaekek pada masa Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

"Atas dugaan pelanggaran tersebut keduanya diputus terbukti melanggar oleh KASN dan akan diberikan sanksi oleh Bupati Bandung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian” ujarnya.(rd dani r nugraha).