Hari Ini, Mantan Bupati Indramayu Jalani Sidang Putusan

Hari Ini, Mantan Bupati Indramayu Jalani Sidang Putusan
foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung-  Mantan Bupati Indramayu Supendi jalani sidanh putusan hari ini. Selain Supendi, mantan dua anak buahnya pun jalani sidang yang sama. 

Sidang putusan kasus suap perizinan di Kabupaten Indramayu dengan terdakwa Supendi, Kadis PUPR Omarsyah dan Kabid Jalan PUPR Wempi Triyoso, di gelar di ruang 2 Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (7/7/2020). 

Sidang putusan bakal dipimpin Sihar Hamonangan Purba dengan sistem video conference. Saat ini majelis sudah bersiap untuk membacakan amar putusan kepada tiga terdakwa. 

Seperti diketahui, JPU KPK menuntut Bupati Indramayu nonaktif Supendi hukuman penjara selama enam tahun denda Rp 250 juta, subsidair kurungan enam bulan. Selain itu Supendi juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar atau diganti kurungan selama satu tahun.

Dalam amar tuntutanya, JPU KPK Kiki Ahmad Yani, terdakwa Supendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu.

”Memohon majelis yang menangani perkara ini agar menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa hukuman penjara selama enam tahun dan enam bulan, denda Rp 250 juta, subsidair kurungan enam bulan,” katanya.

Selain itu, terdakwa Supendi juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar, atau diganti kurungan penjara selama satu tahun. Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama tiga tahun.

Dalam sidang yang sama juga dibacakan tuntutan untuk dua orang terdakwa lainnya, yakni mantan Kadis PUPR Indramayu Omarsyah dituntut hukuman selama enam tahun denda Rp 250 juta, subsidair kurungan enam bulan. Dia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 9,2 miliar atau diganti kurungan selama dua tahun.

Sementara terdakwa Wempi Triyoso dituntut hukuman selama lima tahun denda Rp 250 juta, subsidair kurungan enam bulan, dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar atau diganti kurungan penjara selama satu tahun.

Sementara hal yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum. (Ahmad Sayuti)