(Sikap Kami) Sekali Lagi, Tunda Pilkada!

(Sikap Kami) Sekali Lagi, Tunda Pilkada!

AGUSTIN Teras Narang namanya. Entahlah, apakah dia masih politisi PDI Perjuangan atau tidak. Yang pasti, kini dia menjadi senator. Mewakili rakyat Kalimantan Tengah di DPD RI.

Lahir dari keluarga kaya –konon keluarga ‘raja minyak’ di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dia merakyat. Itu sebabnya, dua kali masyarakat Kalimantan Tengah mempercayanya jadi gubernur di sana. Dengan kemenangan mutlak pula.

Kebijakannya merakyat. Membangun untuk rakyat. Jika kali ini dia bersuara agar pilkada serentak tahun ini ditunda, sudah pasti itu semata-mata demi rakyat. Pilkada di tengah pandemi, jika tak dikelola dengan sangat sempurna, potensial menambah persoalan.

Kita, sejak awal, sudah sependapat dengan siapapun yang menyatakan lebih baik pilkada ditunda. Situasi sedang darurat. Awalnya darurat kesehatan. Kini krisis ekonomi pula. Bagaimana mungkin menggelar pesta demokrasi dalam situasi seperti ini?

Kita tidak menafikan pentingnya pilkada dalam tatanan demokrasi, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Oke, pemerintah melonggarkan regulasi untuk ekonomi masyarakat, tapi penyelenggaraan pilkada terlalu mahal jika dipertaruhkan dengan ancaman kesehatan masyarakat. Harap pula dicatat, virus corona sampai saat ini belum ada vaksinnya.

Beragam wacana dilontarkan menyatakan pilkada bisa aman. Tapi, apakah kita percaya dengan ketaatan warga terhadap protokol kesehatan? Jangankan pilkada, saat PSBB pun pelanggaran masif terjadi.

Dari sisi ekonomi pun, rasana terlalu berat untuk menggelar pilkada di akhir tahun ini. Daerah-daerah penyelenggara pilkada, lebih 150 jumlahnya, sebagian sudah kehabisan modal. Dipakai untuk penanganan Covid-19. Sudah pasti, dana pilkada yang tak sedikit itu akan membuat daerah bokek.

Lagi pula, menggelar pilkada di tengah pandemi, harus diukur seberapa besar manfaatnya. Kita khawatir, jangan-jangan ketimbang masuk ke bilik suara, masyarakat pemilih lebih banyak berdiam di rumah dan ogah menyalurkan hak suaranya. Maka, jika pun dipaksakan, legitimasi kepala daerah terpilih patut dipertanyakan.

Kita menyayangkan pemerintah tergesa-gesa memutuskan pilkada digelar akhir tahun ini. Padahal, nyatanya situasi pandemi yang kita hadapi, justru makin melonjak angkanya. Tiap hari, kini ribuan warga positif terpapar virus.

Pemerintah seperti mengabaikan itu. Kekhawatiran kita, hal-hal seperri di awal pandemi, ketika pemerintah juga abai, terulang kembali. Kita tentu masih ingat soal adagium nasi kucing, virus takut daerah tropis, hingga doa kunut yang bisa membuat corona ogah datang.

Kita belum siap melawan corona. Karena itu, kami pun berpendapat, kita juga belum siap menggelar pilkada serentak akhir tahun ini. (*)