Pelayanan Publik Jadi Prioritas Pembangunan Purwakarta

Pelayanan Publik Jadi Prioritas Pembangunan Purwakarta
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Pemkab Purwakarta punya misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Misi tersebut, terangkum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman menuturkan, tata kelola pemerintahan yang dimaksud salah satunya menyakup pelayanan publik. Termasuk membangun fasilitasnya.

“Untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik,” ujar Aep kepada INILAH, Rabu (8/7/2020).

Aep menuturkan, salah satu wujud dari program tersebut, yakni menyediakan pusat layanan publik berupa mal pelayanan publik (MPP). Hal ini pun, sejalan dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digulirkan sejak 2017 lalu.

Menurut Aep, sejak 2019 lalu Pemkab Purwakarta telah memulai pembangunan pusat pelayanan publik tersebut. Saat ini, progress pembangunannya sudah hampir 100 persen. Nantinya, di MPP yang dibangun di sekitar Jalan Jendral Sudirman ini ditargetkan terdapat sedikitnya 100 pelayanan.

Program ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lainnya, tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Pelayanan di MPP ini, nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di masing-masing dinas, kedepan cukup dilakukan di satu lokasi,” jelas dia.

Aep menjelaskan, gedung MPP ini menghadirkan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga, kata dia, hal ini berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.

“MPP merupakan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” jelas dia.

Dia berpendapat, inovasi baru dari pemerintah ini hadir untuk mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa selama ini pelayanan pemerintah memakan banyak waktu, berbelit-belit, dan tidak transparan.

Namun, dengan system digitalisasi seperti ini, pelayanan yang dilakakukan dipastikan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dia juga berharap, MPP juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan. 

Menurut dia, di MPP ini layanannya juga terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan hemat waktu. (Asep Mulyana)