Ternyata, Edi Sis Kebagian 'Jatah' Pengadaan Lahan RTH

Ternyata, Edi Sis Kebagian 'Jatah' Pengadaan Lahan RTH
Sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan lahan RTH Kota Bandung TA 2012-2013, dengan terdakwa Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (8/7/2020). (Ahmad Sayuti)

INILAH, Bandung- Pembelian lahan milik tersangka Dadang Suganda rupanya bukan hasil survei dari penetapan lokasi (Penlok), melainkan rekomendasi dan perintah dari Sekda Kota Bandung Edi Siswadi.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan lahan RTH Kota Bandung TA 2012-2013, dengan terdakwa Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (8/7/2020).

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, tim JPU KPK menghadirkan lima orang saksi, mereka yakni Dadang Supriatna  sebagai Kepala DPKAD Kota Bandung,  Agus Slamet Firdaus eks Kabid Aset DPKAD, Hermawan eks Kasi sertifikasi DPKAD,  Juniarso Ridwan  dan Rusjaf Adimenggala yang keduanya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung.

Persidangan kali ini masih sama dengan persidangan pemeriksaan saksi sebelumnya, JPU KPK masih menanyakan seputar proses pengadaan lahan RTH hingga pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemkot Bandung.

Namun, dalam pengadaan lahan tersebut ada juga lahan yang sebelumnya tidak ada dalam penetapan lokasi, namun hasil dari rekomendasi Sekda Kota Bandung Edi Siswadi (terpidana suap hakim bansos). Selain itu, penambahan anggaran dari awalnya Rp 15 miliar menjadi 57 miliar pun mereupakan rekomendasi dari terdakwa Tomtom Dabul Qomar saat dilaksanakannya rapat tim TAPD dengan Banggar.

Seperti yang diungkapkan Agus Slamet Firdaus. Dia mengaku dipanggil Sekda Kota Bandung Edi Siswadi dan memintanya agar memasukan lahan milik Dadang Suganda (berkas terpisah) alias Demang sebagai lahan yang akan digunakan RTH.

”Waktu itu saya dipanggil mengadap Pak Sekda (Edi Siswadi). Dia minta tolong agar dibantu pengadaan tanah untuk Demang (Dadang),” katanya.

”Kenapa Sekda meminta kepada Anda, bukan ke Kadis Pak Dadang Supriatna,” tanya JPU KPK Budi Nugraha.

”Sama kamu aja, jangan ke Kadis dia mah hese (susah),” jawab Agus.

Namun, Agus tidak merinci maksud susah yang dikatakan Edi Siswadi waktu itu, walaupun sudah didesak oleh JPU KPK. Setelah ada permohonan dari Sekda, kemudian Agus pun langsung memasukan tanah milik Dadang Suganda alias Demang ke dalam Penlok, yakni seluar 88 ribu meter persegi di Keluarahan Palasari dan Cisurupan, Kecamatan Cibiru.

Dalam dakwaan disebutkan, jika Edisis menadapatkan jatah dari pencarian dana penggantian lahan yang diterima oleh Dadang Suganda. Uang tersebut digunakannya sebagai dana pencalonan di Pilwalkot dan mengurus kasus Bansos di PN Tipikor Bandung. Dadang suganda pun menerima Rp 30 miliar, dan dia didakwa merugiakan negara hingga Rp 19 miliar.

Budi pun merasa heran, karena Penlok yang digunakan oleh Agus merupakan Penlok yang ditetapkan di 2010 saat pengadaan lahan RTH untuk tahun anggaran 2011. Selain itu, dari total 80 ribu meter persegi yang diajukan menjadi 102 ribu meter persegi dengan nilai Rp 57 miliar.

”Karena lahan yang dibebaskan tidak sesuai Penlok, makanya Pemkot tidak bisa mengalihkan lahan tersebut menjadi aset pemerintah,” kata Budi. (Ahmad Sayuti)