(Sikap Kami)

(Sikap Kami)

MEMBEDAKAN pejabat zaman dulu dan sekarang bisa dilihat dari sudut pandang mereka terhadap ikan asin. Dulu, ikan asin keniscayaan, bahkan keterpaksaan. Kini, dia dipandang sebagai gaya hidup.

Karena gaya hidup, harganya menjadi lebih mahal. Tapi tak apa. Sebab, pada sebagian pejabat zaman sekarang, gaya hidup menjadi hal yang sedemikian pentingnya. Begitu pula ikan asin menjadi hal yang sangat penting.

Tapi, karena ikan asin (baca: gaya hidup), banyak pejabat sekarang yang terjengkang. Mereka terjerembab di kasus korupsi. Tak tanggung—tanggung, sebagian di antaranya adalah pejabat kewilayahan.

Jangan bandingkan nasib pejabat, atau aparatur sipil negara (ASN) dulu dan sekarang. Dulu, ada istilah, gaji hanya cukup untuk seminggu. Itu pun untuk hidup yang sederhana. Kini, selain gaji pokok, ASN atau pejabat mendapatkan tunjangan ini-itu yang membuat mereka tak bisa dikatakan hidup susah.

Mentalitas seperti itu pula yang muncul di kalangan sebagian pejabat saat ini. Tak pernah cukup, tak pernah puas. Selalu mencari yang berlebih, bahkan dengan cara-cara kotor.

Itu pulalah yang terjadi di Jawa Barat. Kita patut mengurut dada, karena Jawa Barat menyumbang kepala daerah terbanyak di Indonesia yang tersangkut kasus korupsi. Dari bupati hingga wali kota. Di satu kabupaten, bahkan tiga bupatinya secara beruntun jadi penghuni Lapas Sukamiskin.

Teranyar, kepala daerah yang dinyatakan bersalah dan terjerat kasus korupsi adalah Supendi, Bupati Indramayu. Dia dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan karena mempermainkan proyek-proyek pembangunan.

Akankah Supendi jadi yang terakhir ? Kita tidak yakin. Yang jelas, salah seorang kepala daerah di Tasikmalaya, kini tercatat berstatus tersangka di KPK. Hanya kita merasa aneh juga karena penanganan kasusnya tak maju-maju. Mungkin, setelah itu, ada lagi yang menyusul.

Atas peristiwa-peristiwa itu, kita selalu disodorkan justifikasi rendahan: karena biaya politik yang tinggi. Tak masuk akal kita, kalau ongkos tak sebanding dengan hasil, kenapa juga mengikuti proses demokrasi bernama pilkada.

Kepada masyarakat Jawa Barat yang akhir tahun ini akan memilih bupati atau wali kota, kita bertitip pesan, agar hati-hati memilih pemimpin. Harus lebih cermat, Jangan pernah pilih mereka yang dari tanda-tandanya, nanti akan jadi penghuni Sukamiskin.

Pilihlah pemimpin yang siap menghadapi keniscayaan, lebih banyak makan berlauk ikan asin. Jangan sekali=kali pilih pemimpin yang menjadikan ikan asin tak lebih dari sekadar gaya hidupnya. Mereka akan lebih banyak menipui kita nantinya. (*)