Keuangan Terkena Dampak Covid-19, Perusahaan Kesulitan Tes Swab Pekerja

Keuangan Terkena Dampak Covid-19, Perusahaan Kesulitan Tes Swab Pekerja

INILAH, Bandung-Sejumlah industri di Jawa Barat kesulitan melakukan tes swab secara acak kepada 10 persen pekerjanya.  Di mana hal tersebut menjadi rekomendasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi, mengatakan salah satu penyebabnya, yaitu kondisi keuangan perusahaan yang menurun di massa pandemi Covid-19. Sehingga kesulitan mendapat alat tes swab metode PCR tersebut mengingat harganya yang cenderung mahal dan sukar didapat. 

 

 

"Terkait dengan surat edaran Pak Gubernur untuk melakukan tes terhadap 10 persen karyawan, memang laporan dari Apindo, katanya sangat berat sekali. Pertama dengan kondisi keuangan perusahaan yang cukup berat karena dampak Covid ini. Kedua, memang pada saat ada anggaran, dapat barangnya susah," katanya di Gedung Sate, Kamis (9/7/2020).

 

Kendati demikian, dia mengatakan, pada dasarnya sejumlah perusahaan dan industri tersebut tetap berusaha melakukan tes. Itu agar aktivitas produksi di industri tetap berjalan di tengah pandemi.

 

Menurut Taufik, parapengusaha sendiri, katanya, meminta bantuan pemerintah untuk bisa menyiapkan alat PCR untuk tes swab tersebut. Mengenai harganya, mengingat ada ribuan pekerja di setiap industri, katanya, hal ini dianggap masih memberatkan.

 

Diketahui, belum lama ini ditemukan kasus positif Covid-19 di PT Unilever. Dia menyampaikan, pihaknya bersama gugus tugas sudah melakukan tracing dan pengetesan terhadap kontak erat dan karyawan lainnya. Hasilnya, penyebaran Covid-19 terjadi di kawasan kosan pekerjanya, bukan di industrinya.

 

"Hasil penelusuran dari gugus tugas, memang bukan berasal dari di kawasan industri, tetapi pada saat karyawan ini di tempat kost, ini yang paling sulit memang karena dengan karyawan yang OTG, pada saat masuk kerja, suhu tubuhnya apa normal. Tetapi dia membawa virus, ini yang memang sangat sulit dicegah," katanya. 

 

 

Menurut dia, yang paling utama mencegah penularan Covid-19 di industri yaitu kedisiplinan pimpinan perusahaan dan pekerja dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. Pihaknya pun secara rutin  memantau penerapan protokol kesehatan serta protokol pencegahan COVID-19 di perusahaan-perusahaan.

 

 

"Kepala UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut, serta kepala Balai Latihan Kerja (BLK) berkoordinasi dengan Disnaker kabupaten/kota untuk memastikan perusahaan dan pekerja mengikuti protokol kesehatan," kata Taufik.

 

 

Disnakertrans Jabar sudah mengeluarkan Protokol Pencegahan COVID-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan di Provinsi Jabar. Dalam protokol tersebut, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 di perusahaannya. Salah satunya dengan mengoptimaliasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

 

Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, menginstruksikan kepada pekerja untuk cuci tangan, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja. 

 

Supaya pemantauan dan pengawasan berjalan optimal, kata Taufik, Disnakertrans Jabar akan melaksanakan pengawasan, serta pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

"Jadi pimpinan perusahaan bersama serikat buruh melakukan perundingan untuk bersepakat melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami pastikan kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua pihak," ucapnya. 

 

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil merekomendasikan industri untuk melakukan swab test kepada pekerjanya guna mencegah sebaran COVID-19 di tempat kerja. 

 

“Kami fokus ke industri karena kasus di Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah, kerja di pabrik di Kabupaten Bekasi tapi domisili sebagian di Karawang,” ucap Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7/20).

 

“Maka karena kewaspadaan ekonomi yang sudah dibuka, kami meminta kepala daerah mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri, minimal 10 persen dari karyawan secara acak untuk memastikan tidak ada anomali lain,” tambahnya. (riantonurdiansyah)