Jelang Panen di Tengah Pandemi, Petani Tembakau Menunggu Kepastian Serapan Pabrikan

Jelang Panen di Tengah Pandemi, Petani Tembakau Menunggu Kepastian Serapan Pabrikan
net

INILAH, Bandung - Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, tembakau masih menjadi tumpuan harapan dan impian para petani yang sedang memasuki musim panen. Petani dalam proses tanam, berjuang untuk mendapatkan tembakau dengan kualitas terbaik.

Kini, memasuki masa panen, petani berharap kepada para stakeholder mulai dari pemerintah hingga pabrikan, dapat ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil sehingga kesejahteraan petani terutama dalam menghadapi pandemi menjadi lebih baik.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, mengatakan perlu upaya bersama untuk mewujudkan tata niaga yang adil bagi kesejahteraan petani tembakau dan terciptanya kolaborasi antar stakeholder di industri hasil tembakau (IHT).

“Tembakau memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi pandemi,” ujar Budidoyo, Jumat (10/7/2020).

Pengelolaan pra dan pascapanen yang rumit, harga tembakau yang fluktuatif di tingkat petani, akses kebutuhan modal yang tinggi untuk perluasan dan pengembangan lahan, menjadi tantangan tambahan bagi petani tembakau yang sedang berjuang di tengah pandemi Covic-19.

Dia menegaskan, ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin eksis.  

“Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya,” ujarnya.

Budidoyo berharap, pemerintah dapat terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil. Salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti pada 2019 dimana cukai tidak naik tetapi pada 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%. Kebijakan cukai pada 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Menanggapi kondisi petani tembakau itu, Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Hendratmojo Bagus Hudoro menuturkan kemitraan bisa menjadi solusi. Dengan sistem kemitraan, pabrikan atau industri mendapatkan pasokan yang kontinu.

“Kemitraan adalah solusi untuk pengembangan tembakau secara berkelanjutan. Pasokan industri terjamin, masa depan petani tembakau juga terjamin,” ujarnya.

Bagus mengharapkan petani yang mulai melakukan proses pembibitan atau bahkan yang sedang melakukan pemasaran, dipersilakan untuk bergabung dengan kemitraan. Bila petani tembakau mengalami kesulitan benih, atau membutuhkan akses pupuk, bisa difasilitasi lewat kemitraan.

“Bahkan bila sedang mengalami kesulitan permodalan, lewat kemitraan, Kementan bisa membantu memfasiltiasi untuk akses pembiayaan KUR-nya. Tahun ini. Kementan mengalokasikan KUR senilai Rp 50 T, dengan porsi Rp 20,37 T untuk sektor perkebunan. Kami siap memfasilitasi petani secara kelembagaan. Mari kita duduk bersama antara perbankan dan kemitraan,” tambahnya.

Kementan mencatat, saat ini produktivitas tanaman tembakau yakni sebanyak 970 kg/hektar per tahun. Padahal, potensinya 2-2,5 ton/ hektar per tahun. Kementan berupaya terus menggenjot produktivitas tembakau yang masih tersentralisasi di Jawa Timur, Bali dan NTB. Adapun volume ekspor tembakau relative stabil sepanjang tahun 2019. Rata-rata ekspor tembakau adalah produk jadi sekitar 33.000 ton atau senilai US $ 201 juta dollar.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno menuturkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap program kemitraan tembakau. Saat ini program kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan. Metode kemitraan itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dengan beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.

“Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya.” papar Soeseno. (*)