Konsep Merdeka Belajar Harus Tetap Mengacu pada UUD 1945

Konsep Merdeka Belajar Harus Tetap Mengacu pada UUD 1945

INILAH, Bandung - Mau tak mau para pengajar dan pelajar harus mengubah kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 ini. Belum lama ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sendiri telah menerbitkan kebijakan baru bernama Merdeka Belajar yang dinilai dapat menciptakan suasana belajar yang bahagia. 

Program tersebut dinilai harus tetap  mengacu kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, agar tujuan pendidikan nasional benar-benar dapat tercapai. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Nexa Mercure Hotel, Jalan Supratman, Kota Bandung, akhir pekan lalu.

Anggota MPR Ledia Hanifa Amaliah  mengatakan, pihak sekolah dan para pengajar pun harus memutar otak untuk membuat metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, agar pelajar tetap mendapatkan pendidikan meski tetap berada di rumah.

Menurut Ledia, Merdeka Belajar di tengah pandemi Covid-19 memberi kemerdekaan kepada setiap unit pendidikan untuk melakukan inovasi dengan tetap menyesuaikan kondisi dimana proses belajar dan mengajar berjalan, baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi, serta infrastruktur.

"Akan tetapi, gak boleh lupa bahwa kita punya tujuan pendidikan nasional. Meskipun ada Merdeka Belajar, tetap harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan implementasinya," tegas Ledia.

Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diikuti para kepala sekolah dan operator sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi itu, lanjut Ledia, pihaknya mencoba merespons masukan sekaligus memberikan pemahaman terkait konsep Merdeka Belajar. Terlebih, hingga saat ini, sekolah dan guru belum memiliki panduan terkait PJJ.

"Belum ada modul untuk PJJ, jadi semua kaget, kita tidak siap modul. Akhirnya kita buka platform, bagaimana agar pendidikan terjangkau meski tak ada sinyal atau tak punya handphone, masuklah TVRI sebagai media penghubung pendidikan, tapi masih ada juga yang tak terjangkau," terangnya.

Oleh karenanya, bersama Komisi X DPR RI Ledia terus mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyiapkan model pembelajaran yang mampu menjangkau seluruh kalangan untuk mendapatkan pendidikan.

Lebih lanjut Ledia mengatakan, sebagai wujud perhatian bagi pengajar, khususnya para guru honorer, Komisi X DPR RI pun kini tengah mendorong Kemendikbud untuk menerbitkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Bantuan Operasional Siswa (BOS) Reguler.

Dalam Permendikbud tersebut, kata Ledia, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). NUPTK sendiri merupakan salah satu syarat guru honorer untuk menerima gaji dari dana BOS.

"Kita  melalui Komisi X mendorong diterbitkannya Permendikbud 19 tahun 2020 karena kita tahu bahwa tidak semua guru honorer punya NUPTK, kalaupun harus bikin kan di masa pandemi ini sulit. Sehingga, tanpa NUPTK pun, guru honorer tetap menerima gaji dari dana BOS melalui Permendikbud tadi," jelasnya.

Ledia menambahkan, pihaknya pun terus berupaya memberikan ketenangan, baik kepada sekolah, pengajar, termasuk pelajar, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pasalnya, pandemi ini menjadi pelajaran baru untuk semua institusi, termasuk pendidikan.

"Intinya, sosialisasi ini pun lebih kepada memberikan ketenangan," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)