Energi Anne Terkuras Habis Untuk Penertiban Tambang Tanah Merah Liar

Energi Anne Terkuras Habis Untuk Penertiban Tambang Tanah Merah Liar
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta - Pekan kemarin, energi Anne Ratna Mustika terkuras habis. Bagaimana tidak, Bupati Purwakarta itu harus bekerja siang dan malam, lantaran semakin maraknya aktivitas pertambangan kategori C jenis tanah merah di wilayahnya yang disinyalir ilegal.

Anne pun kembali harus dibuat uring-uringan, apalagi setelah mengetahui jika lokasi tambang tanah ini bukan hanya yang terdapat di jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang atau masuk ke Kecamatan Sukatani. Namun, lokasi tambang yang disinyalir illegal ini juga terdapat di Kecamatan Cibatu dan Babakan Cikao.

Tambang tanah merah yang lokasinya di Babakan Cikao, mungkin yang terlihat paling parah. Minggu (12/7/2020) siang, perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu menyaksikannya sendiri. Di lokasi pertambangan, awalnya dia terlihat hanya bisa mengelus dada menahan amarahnya.

Namun amarahnya memuncak kala itu. Apalagi, saat melihat kondisi tambang galian tanah merah liar ini yang dinilainya sudah sangat merusak lingkungan. Alhasil, sejumlah kendaraan bertonase besar yang sedang parkir untuk menunggu giliran muatan tanah merah diminta meninggalkan lokasi galian.

“Pak Kasatpol PP, tolong itu mobilnya suruh keluar semuanya,” kata Anne dengan nada tinggi.

Kemarahan Anne semakin bertambah saat melihat lokasi galian tanah merah telah menjadi tebing yang tinggi dan terjal. Terlebih lagi, diatas ada beberapa rumah warga yang berbatasan langsung dengan tebing yang dikeruk tanahnya oleh pengusaha galian.

“Ya Allah itu tingali mani kawas kitu, asa hayang cerik gogowakan ningalina ge. Kumaha lamun usum hujan, itu imah nu di luhur bisa-bisa kawaba longsor (ya Allah itu lihat sampai seperti itu, liat kondisi seperti ini jadi pengen nangis histeris,” teriak Anne kala itu.

Menurut Anne, aktivitas pertambangan ini sedikit besarnya bisa merugikan banyak pihak. Salah satunya, merusak lingkungan sekitar dan juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam.

“Jika lingkungan rusak akibat adanya pertambangan, maka kehidupan masyarakatnya akan terancam bahaya. Misalnya, bakal memicu bencana alam,” jelas dia.

Anne menambahkan, keberadaan tambang seperti ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dampak lingkungannya yang sangat terasa. Apalagi, dari segi pendapatan daerah saja keberadaannya tidak terlalu manfaat.

Pernyataan Anne pun diperkuat Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Nina Herlina. Dari data yang ada, pendapatan daerah dari sektor tambang tidak bisa diandalkan. Di 2019 kemarin saja, pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) ini hanya 19,29 persen dari target yang ditetapkan.

“Tahun kemarin, target pajak MBLB itu di angka Rp52,2 miliar. Namun, yang terealisasi hanya Rp10 miliar. Itu pun sebagian besarnya dari perusahaan tambang batu. Kalau dari tambang tanah timbun, itu hanya di angka Rp70 juta di tahun kemarin,” ujar Nina.

Artinya, kata dia, PAD yang ditarik dari hasil tambang, perbandingannya sangat timpang dengan pengeluaran pemda untuk menyelesaikan persoalan dampak lingungannya. Misalnya, untuk perbaikan jalan dan lain-lain.

“MBLB juga sebenarnya kami andalkan. Namun, sepertinya akan jauh dari harapan. Secara teknis ada kendala di sektor pajak tersebut. Makanya, belum bisa tergali dengan maksimal,” ujar Nina mengakhiri pembicaraan seraya tidak menjelaskan apa yang menjadi kendalanya. (Asep Mulyana)