Ternyata, Pengadaan Lahan RTH Kota Bandung Selalu Labrak Prosedur

Ternyata, Pengadaan Lahan RTH Kota Bandung Selalu Labrak Prosedur
Sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (13/7/2020). (Ahmad Sayuti)

INILAH, Bandung- Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung tidak pernah melakukan proses sebagaimana mestinya. Mereka hanya manut saat diinstruksikan atasannya untuk mempercepat proses pengadaan lahan.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (13/7/2020).

Sidang yang dipimpin T Beny Eko Supriadi masih mengagendakan keterangan saksi. Ada empat orang saksi yang dihadirkan, mereka yakni Sekretaris PPK Wagiyo, Bendahara Pengeluaran Pupunh Khodijah, staf PPK Irfan dan Didi Rismunadi.

Dalam keterangannya di hadapan majelis, Wagiyo mengaku dirinya sebagai PPK diperintahkan oleh atasnnya, yakni Hermawan, Agus Slamet Firdaus dan terdakwa Herry Nurhayat untuk melakukan percepatan pembebasan lahan RTH.

”Saya sempat dipanggil Pak Herry untuk mempercepat dokumen pembebasan dan pencairan. Selain itu, saya juga diperintahkan oleh Pak Hermawan dan Pak Agus,” katanya.

Ia mengaku selama menjadi PPK dari 2011 dirinya hanya bertugas melakukan pembuatan administrasi dokumen saja, sementara survei ke lokasi, memperkirakan harga tanah, hingga sosialiasi tidak pernah dilakukan.

”Saat Pak Herry memimpin pun tidak ada perintah untuk membentuk tim lapangan,” ujarnya.

JPU Budi Nugraha pun mengaku heran dengan kesaksian Wagiyo. Dari sekian tugas sebagai PPK, hanya pembuatan administrasi dokumen saja yang dilakukannya. ”Pantas saja hingga kini lahan tersebut tidak bisa dijadikan hak guna pakai, karena terbntur masalah aset yang tidak bisa dipindahkan, karena tidak sesuai dengan Penlok,” katanya.

”Tidak tahu apakah tanah (yang dibayarkan) seusuai penlok atau tidak. Karena semua telah ditetapkan. Saya hanya bertugas menerima dokumen setelah pembayaran,” ujarnya.

Selain itu, Wagiyo pun mengungkapkan dari sekian banyak warga pemilik tanah yang akan dibebaskan, mereka yang menerima langsung pencarairan hanya dua persen. Sisanya lewat kuasa jual.

”Ada beberrapa kelompok yang memakai kuasa jual, di antaranya kelompok Kadar Slamet (terdakwa),” katanya.

Wagiyo pun menambahkan, selama proses pembebasan lahan hanya dilakukan sekali musyarawah, yakni pada 2011, selanjutnya tidak pernah ada. Sidang pemeriksaan saksi hingga kini masih berlangsung di ruang utama. (Ahmad Sayuti)