Buat Warga Jabar, Yang Tak Pakai Masker Bakal Kena Tilang!

Buat Warga Jabar, Yang Tak Pakai Masker Bakal Kena Tilang!
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Antara Foto)

INILAH, Bandung- Menggunakan masker merupakan bagian dari upaya meningkatkan protokol kesehatan yang sangat disarankan di masa pandemi Covid-19 ini. Kendati begitu, masih banyak masyarakat yang abai penggunaan masker.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana membuat regulasi, di mana masyarkat yang berpergian tanpa masker harus membayar denda hingga Rp150 ribu. Menurut dia, denda ini diberlakukan berdasarkan kondisi penyebaran virus corona yang terus meningkat. 

Ditambah, kepedulian masyarakat mengggunakan masker makin turun. Padahal  data memperlihatkan masih banyaknya penularan Covid-19 yang terjadi di Jabar. 

"Nanti semua aparat bisa melakukan tilang ini. Jadi bukan hanya polisi, tapi TNI dan Satpol PP juga bisa melakukannya," ujar Ridwan Kamil, Senin (13/7/2020).

.Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengaku, saat ini pihaknya sedang mengkaji skema yang paling tepat untuk memberlakukan denda. Di mana rencananya akan dilakukan secara elektronik atau e-tilang.  

Nantinya, e-tilang ini akan support dengan pendataan dalam aplikasi Pikobar. Di mana aparat yang bertugas nantinya ketika menilang bisa memasukkan data orang yang ditilang atau nomor surat tanda nomor (STNK) kendaraan dan nomor ponsel ke dalam aplikasi Pikobar.

"Nanti kuitansi tidak ada surat fisik tapi lewat e-tilang. Pikobar kemudian mengirim kuitansi ini ke nomor ponsel tersebut," papar Emil.

Adapun Untuk nominal denda yang harus dibayar masyarakat bisa berkisar antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Hanya saja, lanjut dia, ada pengecualian di beberapa tempat sesuai dengan kondisi.  Misalnya di rumah harus terus menggunakan masker. Kemudian, mereka yang berada di tempat makan juga tak harus selalu mengenakan masker di wajah. Selain itu, orang yang tengah melakukan olahraga berat seperti bersepeda jarak jauh atau jenis lainnya.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi menyambut baik usulan tilang yang dilakukan tiga pihak termasuk TNI dan Satpol PP. Sebab, dari awal bergulirnya pengawasan masyarakat di tengah pandemik ini melibatkan seluruh aparat.

Namun, dia berharap ada kajian termasuk dari Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Jabar terkait aturan yang akan dipakai dalam tilang tersebut. Jangan sampai program ini justru menimbulkan polemik

Hal serupa disampaikan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto yang berharap penegakkan aturan ini bisa membuat masyarakat kembali disiplin seperti awal mula pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia juga menyambut baik bahwa semua penugasan harus dilakukan atas nama Gugus Tugas. 

"Kita ingin agar disiplin kembali dilakukan di berbagai tempat mulai dari kawasan wisata dan lainnya. Kalau ada sanksi denda ini makin baik," ujarnya.

Adapun Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Ade Eddy Adhyaksa mengatakan, semua aturan harus melalui kajian agar tidak menjadi pro dan kontra di masyarakat karena hanya menghabiskan energi pada petugas di gugus tugas.

Menurut dia, aturan ini tetap harus ada landasan hukum yang tepat apakah melalui peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda). 

"Kemudian harus ada alternatif (hukuman) selain tilang. Walaupun ini sudah sesui dengan SK dan Mahkamah Agung terkait besaran denda," ujarnya. (riantonurdiansyah)