Banyak Tampung Keluhan Kenaikan Listrik, Komisi III DPRD Kota Bogor Panggil PLN

Banyak Tampung Keluhan Kenaikan Listrik, Komisi III DPRD Kota Bogor Panggil PLN
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Mendapatkan banyak keluhan masyarakat tentang naiknya tagihan listrik, Komisi III DPRD Kota Bogor memanggil PLN UP 3 Bogor. Hasilnya, pihak PLN harus bisa mensosialisasikan perihal penghitungan karena tidak ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL) prabayar (token) ataupun pascabayar.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan masyarakat, terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini tentang kenaikan pembayaran rekening listrik. Karena itu komisi III DPRD Kota Bogor memanggil pihak PLN.

"Kami gelar rapat kerja dengan PLN UP 3 Bogor. Ternyata tidak ada kenaikan tarif listrik prabayar ataupun pascabayar. Tetapi diharapkan PT. PLN meningkatkan upaya sosilisasi kepada masyarakat luas, sehingga informasi sedetail mungkin bisa sampai dengan utuh ke masyarakat dan semoga pelayanan ke depan semakin lebih baik," kata Adit kepada wartawan, Senin (13/7/2020).

Adit melanjutkan, sementara itu pada pembahasan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Bogor, PLN UP 3 Bogor memberikan penjelasan bahwa MoU dengan Pemkot Bogor akan diperbarui setiap priode dua tahun.

"Secara total, di masa pandemi ini PLN menglami penurunan pendapatan sebesar 9%. Pelanggan PLN di Kota Bogor 309.000 dengan 90% adalah kategori rumah tangga. Bisnis Kecil dan menengah 5,4%, dan 1,5% kategori sosial," tambahnya.

Manajer PLN UP 3 Bogor Gunawan mengatakan, pemerintah dalam masa pandemi Covid-19 ini memberikan pemberian subsidi kepada pelanggan dengan kriteria 450 VA gratis selama bulan April sampai September, 950 VA atau R1 mendapat subsidi 50% dari pemerintah. 

"Di luar tipe pengguna tersebut tidak termasuk dalam pemberian subsidi oleh pemerintah. Bagi pelanggan yang masuk kategori dan ternyata menggunakan token, akan mendapatkan token gratis dengan meng input nomer token di web PLN atau bisa ke nomor whatsapp PLN (08122123123)," ungkap Gunawan.

Gunawan menjelaskan, tidak ada kenaikan TDL namun yang ada adalah estimasi selama masa pandemi atau tiga bulan dikarenakan petugas pencatat meteran tidak bisa menjalankan tugasnya, maka dalam membaca meteran di KwH dirata-ratakan selama tiga bulan. Kemudian karena adanya sebagian besar masyarakat menjalani work from home (WFH) sehingga pengguna listrik lebih banyak.

"Tetapi apabila masyarakat yang mengalami lonjakan secara tidak normal bisa melakukan pengaduan ke kantor PLN terdekat dengan membawa bukti-bukti ke kantor," jelasnya. (Rizki Mauludi)