Sikap Kami: Masker, Denda, Atau Sosial?

Sikap Kami: Masker, Denda, Atau Sosial?

KERISAUAN Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat adalah juga kerisauan kita bersama. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan demikian rendahnya. Ancaman persebaran virus corona, tentu saja, terus menganga.

Kita memahami, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil, jika jengah menghadapi situasi ini. Apalagi, dalam sepekan terakhir, penambahan pasien positif demikian tingginya, meski umumnya berasal dari lembaga pendidikan negara.

Kita juga gusar. Bukan hanya karena penambahan tersebut, terlebih kemungkinan terjadinya pertumbuhan pasien positif lebih besar tersebab kurangnya kesadaran warga. Normal baru atau adaptasi kebiasaan baru seolah-olah kembali ke zona nyaman, wilayah normal sebelum wabah melanda.

Dari satu sudut pandang, kita sependapat dengan Gugus Tugas. Harus ada daya kejut agar warga kembali ke protokol kesehatan. Jangan berkerumun, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terlebih mengenakan masker.

Apakah efek kejut itu harus berbentuk denda –tentu setelah di-pergub-kan sebagai landasan regulasi, patut diperdebatkan. Dengan alasan tertentu, kita memandang hukuman kerja sosial rasanya lebih pas didulukan, setelah itu baru denda dalam bentuk uang.

Sederhana saja alasannya. Pertama, membayarkan denda, rasa-rasanya, masih berat bagi warga yang rata-rata kondisi ekonomi mereka jauh dari pulih.

Kedua, menjatuhkan denda, bisa menjadi isu-isu liar di seputar keputusan itu. Begitu liarnya sehingga memungkinkan muncul isu pemerintah daerah memanfaatkan situasi untuk mengeruk duit dari warga. Isu itu mungkin bisa muncul meski kita paham niat baik Gugus Tugas adalah untuk mendisiplinkan warga terhadap protokol kesehatan. Sama seperti isu wabah sebagai lahan bisnis, rapid test yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara finansial.

Kita justru berpandangan, sanksi sosial sebaiknya didahulukan dibandingkan denda. Jadi, dibalik. Sanksi sosial harus didulukan. Jika ada yang kena tilang tak mengenakan masker tapi tak mau menjalankan sanksi sosial, bisa menggantinya dengan denda.

Secara kultural, sanksi sosial bagi warga Jawa Barat –dengan sebagian besar warganya dalam budaya Sunda—sama kerasnya dengan denda. Secara kultur, urang Sunda selalu menjaga martabat sehingga menjadi tontonan publik atas pelanggaran yang dia lakukan, akan memunculkan citra yang buruk. Dan itu lebih “mahal” ketimbang membayar denda.

Di atas semua itu, jika sanksi sosial atau denda dilaksanakan, saran kita lain adalah dilakukan sungguh-sungguh. Kita belajar dari pelaksanaan PSBB, di mana banyak terlihat penerapan aturan yang longgar sehingga tak memberi efek jera bagi para pelanggarnya. (*)