Duit BOS Bogor Diduga Ditilep, Ini Tersangka Kasus Korupsinya

Duit BOS Bogor Diduga Ditilep, Ini Tersangka Kasus Korupsinya

INILAH, Bogor - Kejaksaan Negeri Kota Bogor menetapkan JRR menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) Kota Bogor sebesar Rp17 miliar pada Senin (13/7/2020) malam.

Diketahui, JRR selaku kontraktor penyedia dalam kegiatan ujian tengah semester, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap 20 orang saksi yang didukung dengan adanya alat bukti serta telah minta perhitungan kerugian negara kepada Inspektorat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami menetapkan tersangaka JRR terkait dugaan tindak pidana korupsi tentang penyimpangan dana BOS pada kegiatan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian try out, ujian kenaikan kelas dan ujian sekolah pada sekolah dasar SeKota Bogor," ungkap Kepala Kejari Kota Bogor, Bambang Sutrisna di Kantor Kejari Kota Bogor pada Senin (13/7/2010) malam.

Bambang melanjutkan, bahwa pihaknya tetap berupaya untuk mencari siapa pelaku utama penyalahgunaan dana BOS ini.

"Akibat perbuatan JRR, ada kerugian negara sebesar Rp17.189.919.828. Ini dihitung dari kejadian pada tahun 2017 sampai 2019. Kami selaku penyidik berkesimpulan telah cukup bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, sehingga malam ini kami menetapkan tersangka JRR," terangnya.

Bambang menyebut, dari kerugian negara sebesar Rp17,189 miliar, JRR baru mengembalikan kerugian negara Rp100 juta. Sehingga pihaknya menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara.

"Sementara tersangka saya tahan di Lapas Paledang. Dan kami dalam melakukan penahanan mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara yang bersangkutan kami lakukan rapid test dan hasilnya non reaktif. Itu yang kami laksanakan," tuturnya.

Bambang menegaskan, tujuan dari penyidikan ini, sebagai pembelajaran agar dan BOS itu benar benar digunakan untuk rakyat miskin atau kurang mampu.

"Tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 uu no 31 tahun 1999 dan junto pasal 55 KUHP tentang pemberantasan tidak pidana korupsi dan pasal  dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara," pungkasnya.