Menteri PAN-RB Ingin Pecat ASN, DPRD Jabar: Harus Hati-hati

Menteri PAN-RB Ingin Pecat ASN, DPRD Jabar: Harus Hati-hati
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo berencana bakal memecat 1,6 juta atau sekitar 20% aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap tidak produktif. Rencananya Desember 2020 mendatang, target tersebut rampung.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Haru Suandharu menilai pemerintah pusat jangan gegabah dalam mengambil tindakan. Menurutnya, pemerintah harus hati-hati jangan sampai rencana tersebut menjadi polemik yang dapat merugikan semua pihak.

“Ini sebaiknya harus dikomunikasikan dulu, karena ini menyangkut nasib orang. Orang yang berjasa kepada negara. Pemerintah harus bisa menjelaskan, tolok ukurnya seperti apa. Kalau dianggap tidak produktif, ya harus jelas. Jangan sampai, karena pemerintah tidak sanggup membayar gaji ASN, ini dijadikan alasan. Sebab akan berbeda, diberhentikan karena ketidakmampuan dengan diberhentikan karena ada salah. Kalau diberhentikan karena ketidakmampuan, harus diberikan pensiun atau pesangon. Kalau diberhentikan karena ada salah, tidak jadi soal. Jadi ini harus clear dan harus hati-hati,” kata Haru kepada INILAH, Selasa (14/7/2020).

Dia berharap, pemerintah dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan sesuai aturan hukum yang berlaku, jika kemungkinan tersebut memang harus ditempuh untuk dijadikan solusi. Mengingat, dikhawatirkan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri bila tidak dipikirkan dengan matang serta alasan yang baik.

“Sepanjang ditempuh prosedurnya, mekanismenya, lalu tidak menyalahi undang-undang. Saya kira itu bisa dilaksanakan. Tetapi kalau tidak, lebih baik jangan karena ada konsekuensinya. Mereka yang terdampak bisa melakukan cross action atas kebijakan pemerintah tersebut. Jadi harus dilakukan dengan seksama, hati-hati serta mengedepankan aspek hukum. Untuk keadilan,” lanjutnya.

Sementara mengenai rencana tersebut di Jawa Barat, Haru mengaku pihaknya dan pemerintah provinsi belum ada pembahasan.    Sebab baik pemerintah maupun DPRD Provinsi Jabar masih tengah fokus dalam menyelesaikan pekerjaan yang terhambat, akibat dari penanganan Covid-19.

“Sejauh ini belum ada pembahasan antara kami dengan Pemprov. Kita masih membahas lima raperda. Lalu tadi kita ada sidang paripurna membahas hasil laporan pemeriksaan BPK mengenai penggunaan APBD,” tandasnya. (Yuliantono)