BKPSDM Kab Bandung Belum Terima Surat Pengunduran Diri Usman Sayogi

BKPSDM Kab Bandung Belum Terima Surat Pengunduran Diri Usman Sayogi
Foto: Dani R Nugraha

INILAH,Bandung - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung mengaku belum menerima surat pengunduran Usman Sayogi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung.

Kepala BKPSDM Wawan A Ridwan mengatakan, surat pengunduran diri Usman Sayogi sebagai ASN baru disampaikan kepada Bupati Bandung Dadang M Naser.

"Pak Usman sudah mengemukakan di beberapa media bahwa sudah mengundurkan diri. Pemahamannya ini baru ditujukan kepada pimpinan, yakni pak Bupati," kata Wawan di Soreang, Jumat (17/7/2020).

Dia menjelaskan, jika bupati nantinya menerima pengunduran diri Usman maka suratnya akan diturunkan ke Sekda. Setelah itu prosesnya baru diserahkan ke BKPSDM.

"Setelah itu BKPSDM baru akan menyampaikan ke BKN Pusat. Sebab yang berwenang mengeluarkan surat pengunduran diri PNS golongan C adalah BKN Pusat," ujarnya.

Belum adanya surat yang diserahkan bupati, kata Wawan, bisa dipastikan bupati masih mempertimbangkan niat Usman mengundurkan diri. Bupati bisa saja menolak surat pengunduran diri itu.

"Bisa dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan. Sementara ini kami belum menerima suratnya. Kami masih menunggu," katanya.

Proses pengunduran diri juga tidak secepat yang diperkirakan. Sebab, jika surat pengunduruan diri sudah masuk di BKN Pusat, maka masih perlu ada pertimbangan teknis.

Selama SK pengunduran diri belum dikeluarkan oleh BKN Pusat, maka Usman masih memiliki kewajiban menjalankan tugas sebagai Kepala Bapenda.

"Meski sudah ada SK rekomendasi dari partai politik, beliau masih aktif sebagai PNS untuk statusnya. Yang dilarang, adalah Pak Usman tidak boleh aktif dalam politik praktis. Baik pribadinya, fasilitas kedinasannya tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan partai," ujarnya.

Wawan mengakui jika Usman memang dalam posisi yang sulit sebagai ASN yang dipinang partai politik untuk mengikuti Pilkada 2020. Sehingga, ruang geraknya semakin terbatas jika tidak ingin terkena pelanggaran kode etik.

"Karena PNS itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pada saat dipinang parpol, maka ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau mau ikut politik praktis, harus keluar dulu SK pengundurannya dari BKN Pusat," katanya. (Dani R Nugraha)