Kalau Data Akurat, Kejari Sumber Tak Segan 'Sikat' Penyimpangan Dana Covid-19

Kalau Data Akurat, Kejari Sumber Tak Segan 'Sikat' Penyimpangan Dana Covid-19
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber Cirebon bakal menindak setiap pelanggaran atau penyimpangan penggunaan dana Covid-19. Asalkan, benar-benar bisa dibuktikan dengan data akurat terkait korupsi dana covid-19. Demikian dikatakan Kasi Intel Kejari Sumber Cirebon Wahyu Oktaviandi lewat sambungan telepon selulernya, Minggu (19/7/2020).

Wahyu menjelaskan, pernyataan tersebut sekaligus menyikapi adanya dorongan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Beberapa anggota dewan meminta kejaksaan untuk menindak adanya dugaan korupsi dana Covid-19, di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik.

Dia menyampaikan, soal penyelewengan dana Covid-19 itu termasuk kejahatan berat. Sehingga akan langsung ditindaklanjuti pihakhya jika memang terjadi penyimpangan. Maka, Wahyu meminta kepada masyarakat, jika mengetahui terjadi penyalahgunaan dana ini dan memiliki bukti-buktinya, silakan lapor ke Kejari Sumber Cirebon.

"Ya intinya Kejaksaan akan terus melakukan pengawasan terhadap dana terkait Covid-19. Apabila ada indikasi penyimpangan kami akan tindak. Apabila masyarakat memiliki bukti atas penyelewengan tersebut, silakan  laporkan ke kami," ungkap Wahyu.

Terkait Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan yang mengaku akan  menyerahkan dugaan korupsi Covid-19, Wahyu mengaku belum menerima. Saat itu, Yoga mengaku akan melaporkan  penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang dilakukan aparat Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik.

"Belum saya cek. Tapi kelihatannya laporan penyelewengan dana Covid-19 belum ada. Karena kalau adapun saya pasti dahulukan dibanding laporan yang lain," ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika memang benar adanya penyimpangan dalam penggunaan dana  Covid-19 ini, maka sama saja dengan melakukan tindakan korupsi dana bencana. Yang artinya, kata dia, hukuman berat bakal menanti pelakunya. Bahkan, maksimalnya hukuman mati bisa diterima oleh koruptor dana ini.

"Di dalam UU Tipikor sendiri terdapat ancaman pemberatan apabila seseorang melakukan Tipikor dalam keadaan bencana. Dan itu ancamannya maksimal hukuman mati," ungkap Wahyu.

Saat dikonfirmasi, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengaku, memang saat ini pihaknya belum memberikan data atas dugaan penyelewengan dana Covid-19 di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik. Namun, dirinya memastikan dalam waktu dekat akan menyerahkannya.

"Iya belum kami serahkan. Kami akan serahkan datanya ke Kejaksaan nanti Selasa, karena sekarang sampai Senin kami tengah kunjungan kerja ke luar kota," kata Yoga. (Maman Suharman)