Butuh Dana Besar, Pembiayaan RSUD Utara Butuh Bantuan Pusat

Butuh Dana Besar, Pembiayaan RSUD Utara Butuh Bantuan Pusat
(Istimewa)

INILAH, Ciseeng - Butuh dana setidaknya Rp100 miliar untuk pembangunan RSUD Utara, Pemkab Bogor pun dibantu Komisi IX DPR RI tidak ragu - ragu meminta bantuan dari pemerintah pusat.

Niat Pemkab Bogor tersebut disambut baik oleh pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Pemkab Bogor demi melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menanggani wabah virus corona (covid 19).

"Sesuai aspirasi Kepala Daerah Kabupaten Bogor, kami dari Komisi IX DPR RI melihat rencana pembangunan RSUD Utara ini perlu mendapatkan perhatian dari Kementerian Kesehatan lalu memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan RSUD Utara," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu kepada wartawan akhir pekan lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini menerangkan selain alasan keperluan dana yang sangat besar, kebutuhan akan RSUD yang kelima ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

"Alasan kami mendorong pembangunan RSUD Utara ini karena melihat anggarannya yang sangat besar yaitu Rp 100 miliar, jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa dan luasnya wilayah hingga perlu ada bantuan dari pemerintah pusat," terangnya.

Sebelum ke pemerintah pusat, Pemkab Bogor juga akan meminta bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemprov Jawa Barat untuk membangun RSUD di Desa Cogrek, Kecamatan Ciseeng.

"Untuk pembangunan RSUD Utara pada Tahun 2021 mendatang, kami akan meminta Bankeu ke Pemprov Jawa Barat. Hal ini dilakukab karena kebutuhan dana yang besar," ucap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor Asep Wahyuwijaya meminta pembangunan RSUD Utara ini tidak hanya menjadi prioritas Pemkab Bogor, terapi juga Pemprov Jawa Barat.

"Terlepas siapa yang akan membiayai, pembangunan RSUD Utara ini harus menjadi program prioritas Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat. Jika ternyata dikemudian haru bankeu dari Pemprov Jawa Barat bergeser lagi maka hal itu tidak dilakukan dengan sepihak tapi oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan-kesepakatan baru, misalnya pergantian di tahun anggaran selanjutnya. Secara teknis, Bupati melalui  Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentu harus kembali mengajukan permohonan yang sama agar anggarannya kembali ditempatkan pada kegiatan tersebut," pinta Asep.

Informasi yang dihimpun Inilah, pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk membuat Detail Engineering Design (DED) dan review master plan RSUD  Utara.

Rencananya, Gedung RSUD Utara dimulai pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2023 mendatang, namun secara bertahap mulai pada tahun 2022 RSUD Bogor Utara akan melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Di tahun 2021, Dinas Kesehatan maupun Pemkab Bogor sesuai kebutuhan yang ada juga akan meminta tambahan khusus kuota penerimaan ASN dokter, perawat, bidan, apoteker dan lainnya. (Reza Zurifwan)