Sidang Kasus RTH, Jaksa Hadirkan Dada Rosada

Sidang Kasus RTH, Jaksa Hadirkan Dada Rosada
INILAH, Bandung - Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dihadirkan ke persidangan. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dengan terdakwa Herry Nurhayat. 
 
Selain Dada Rosada, JPU KPK juga menghadIrkan empat orang saksi lainnya, yakni Winarno Djati , Dedi Sopandi, dan Edi Saeful Makmur dan semua sudan hadir di ruang sidang. Sementara satu orang saksi lainnya mantan anggota DPRD Aat Safaat belum terlihat. 
 
"Hari ini kita hadirkan lima orang saksi. Di antaranya Pak Dada Rosada," kata salsh seorang JPU KPK Budi Nugraha di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/7/2020). 
 
Sementara, Budi menjelaskan, untuk saksi Aat Safaat yang saat kasus ini bergulir hingga kini belum hadir. Tapi surat panggilan sebagai saksi sudah dilayangkan sebelumnya. 
 
"Pak Aat hingga kini belum kelihatan. Saksi yang lain sudah hadir," ujarnya. 
 
Seperti diketahui, dalam dakwaan disebutkan jika Dada Rosada menerima jatah dari pengadaan lahan RTH melalui Herry Nurhayat sebesar Rp2 miliar. Namun uang tersebut tidak diterima langsung oleh Dada, melainkan diserahkan ke Winarno Djati yang saat itu menangani kasus korupsi Bansos TA 2008. Uang pemberian dari Herry diperintahkan diberikan kepada Winarno sebagai uang pengganti kerugian negara dalam kasus Bansos dengan tujuh orang terdakwa. 
 
Dalam dakwaan sebelumnya Herry Nurhayat bersama dengan Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet didakwa telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum. 
 
"Yaitu telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2012," katanya. 
 
Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan  has survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan. 
 
Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp  69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, yakni pasam 2 ayat (1) Jo pasal 18 atau kedua pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU Ri No 31 tahu 1999 sebagaimana diubah UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahu  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (ahmad sayuti)