Sidang RTH Bandung, Kadisdik Jabar Juga Jadi Saksi

Sidang RTH Bandung, Kadisdik Jabar Juga Jadi Saksi
INILAH, Bandung - Selain mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, JPU KPK juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Sopandi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung. 
 
Dari informasi yang dihimpun Dedi diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Herry Nurhayat. Saat kasus RTH terjadi, Dedi masih menjabat sebagai PNS di Pemkot Bandung. 
 
"Saksinya yang hadir empat orang, satu lagi tidak hadir," kata JPU KPK Budi Nugraha. 
 
Keempat saksi, yakni, mantan Wali Kota Dada Rosada, Kadisdik Jabar Dedi Sopandi, kakak ipar terdakwa Herry Nurhayat, dan seorang pengacara Winarno Djati. 
 
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi baru dimulai sekitar pukul 11.13 WIB, dan semua saksi diperiksa berbarengan. Dada Rosada mendapat kesempatan pertama untuk diperiksa. Saat ini sidang masih berlangsung di ruang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (20/7/2020). 
 
Dalam dakwaan sebelumbya Herry Nurhayat bersama dengan Tomtom dan Kadar Slamet telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum. 
 
"Yaitu telah melakukan pengaturan dalam penganggaran pelaksanaan dan pembayaran ganti rugi, atas kegiatan pengadaan tanah sarana lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau (RTH) TA 2012," katanya. 
 
Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara memerintah secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung untuk menambah nilai alokasi anggaran dalam APBD Kota Bandung TA 2012, tanpa didukung dengan  has survei atas rencana besar luasan dan nilai lahan yang akan dibebaskan, menyetujuinya, dan meminta keuntungan dalam pelaksanaanya, serta tidak menetapkan besaran ganti rugi lahan secara langsung antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan. 
 
Perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian Rp  69 miliar lebih berdasarkan hasil perhitungan dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari total anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih. 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, yakni pasam 2 ayat (1) Jo pasal 18 atau kedua pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 UU Ri No 31 tahu 1999 sebagaimana diubah UU Ri No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahu  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (ahmad sayuti)