Sulitnya Pembelajaran Daring dan Luring di Daerah Pinggiran Kabupaten Bandung

Sulitnya Pembelajaran Daring dan Luring di Daerah Pinggiran Kabupaten Bandung
net

INILAH, Bandung - Sistem pembelajaran secara online (daring) dan kunjungan (luring) yang dimulai pada awal Juli ini ternyata tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak orang tua siswa di daerah pinggiran atau perkampungan terpencil yang mengeluh tak memiliki perangkat ponsel android, tak ada biaya sekaligus tak menguasai teknologi internet.

"Saya ini mengajar di sekolah yang ada di pinggiran gunung, masyarakatnya kebanyakan cuma buruh tani dengan penghasilan pas pasan. Jangankan untuk beli android dan kuota, ponsel jadul saja banyak dari mereka yang enggak punya. Dan setiap hari itu ada saja keluhan dari orang tua siswa," kata Amar Irmawan, guru Kelas IV SDN Cisalak Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Senin (20/7/2020).

Dia menyebutkan, dari 40an siswa didik kelas IV itu hanya sekitar setengahnya saja yang bisa mengikuti pembelajaran daring. Sisanya, dia terpaksa harus melakukan kunjungan langsung (luring) ke rumah siswa. Kendala lainnya pun muncul, karena rata rata rumah siswa yang dikunjunginya berukuran kecil sehingga dia meminjam madrasah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

"Pembelajaran luring itu kan dibagi beberapa kelompok dibeberapa kampung. Nah karena kebanyakan enggak punya ponsel android, kunjungan belajar ini menjadi aktivitas yang dominan ketimbang daring," ujarnya.

Amar melanjutkan, selain membuat pusing orang tua siswa, pembelajaran dengan cara daring dan luring ini juga membuat para guru seperti dirinya kerepotan. Betapa tidak, Amar yang cuma guru honorer dengan upah pas pasan itu, harus menyisihkan uang untuk membeli kuota internet. Selain biaya kuota internet, dia juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk ongkos kunjungan ke rumah rumah siswa.

"Selama ini biaya sendiri, enggak ada uang tambahan dari sekolah untuk beli kuota dan ongkos mengajar ke rumah rumah siswa. Selama ini yah biaya itu kami ambil dari upah kami sebagai guru honorer saja," kata Amar yang hanya mendapatkan honor bulanan sekitar Rp850 ribu dan telah menjadi guru honorer lebih dari 10 tahun itu.

Dia mengaku, setiap hari dia mengajar tujuh mata pelajaran. 

"Di sekolah kami itu ada enam orang guru yang statusnya masih honorer termasuk saya. Upah bulanan yang kami terima bervariasi dari mulai Rp600 ribu hingga Rp900 ribu per bulan. Dari uang itulah sebagian kami sisihkan untuk biaya kuota dan ongkos mengunjungi siswa," ujarnya. 

Dia berharap Pemkab Bandung maupun pemerintah pusat dapat melihat dan memahami kesulitan yang sehari hari harus mereka hadapi. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini para guru honorer yang biasanya memiliki usaha sampingan seperti menjadi tukang ojek, berdagang, dan lainnya tak dapat dilakukan.

"Mungkin yang paling repot menerapkan pembelajaran daring dan luring itu ya kami yang mengajar di daerah pinggiran gunung ini. Saya harap pemerintah dapat mengerti kesulitan kami, jangan cuma melihat dan menjadikan contoh di daerah perkotaan saja dong," katanya. (Dani R Nugraha)