Korupsi RTH, NJOP Ditentukan Tanpa Tim Survei Lapangan

Korupsi RTH, NJOP Ditentukan Tanpa Tim Survei Lapangan
Foto: Bambang Prasethyo

INILAH, Bandung - Dugaan kasus penyelewengan anggaran pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung terus bergulir. Selain harga lahan yang dibebaskan tanpa survei, berita acara musyarawarah sosialisasi lahan pun direkayasa.

Sidang yang dipimpin T Benny Eko Supriadi masih beragendakan pemeriksaan saksi. Tim JPU KPK menghadirkan empat orang saksi. Mereka yakni Wagiyo, Pupung Khadijah, R Ivan Hendriawan, dan Didi Rismunadi. Semuanya merupakan ASN Pemkot Bandung yang berdinas di DPKAD saat kasus tersebut bergulir.

Keempat orang saksi ini sebelumnya sudah dihardirkan ke persidangan untuk terdakwa Herry Nurhayat. Kali ini mereka kembali diperiksa untuk terdakwa Tomtom Dabul Qomar dan Kadar Slamet, di ruang I Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (22/7/2020).

Saat diperiksa, Wagiyo mengaku tugas dirinya sebagai seksi dokumentasi dan publikasi hanya sekedar mencatat administrasi untuk pencairan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk RTH.

”Selama proses pengadaan lahan hanya sekali musyrawah dan sosialiasi dilakukan,” katanya.

Dia menyebutkan, musyawarah dan sosialiasi itu dihadiri PPK, camat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, dan para kuasa penjual tanah.  

”Musyawarah tersebut antara Pemkot dan kuasa penjual apa yang dibicarakan,” tanya jaksa.

”Di musyarawah iu terjadi proses tawar menawar antara Pemkot dengan penjual soal harga tanah yang akan dibebaskan,” jawab Wagiyo.

JPU KPK pun kemudian membacakan BAP milik Wagiyo yang berbunyi “Saya membuat berita acara fiktif tentang musyawarah, tujuannya agar anggaran bisa cair (pengadaan lahan RTH”. Mendengar BAP-nya sendiri Wagiyo pun hanya terdiam.

Sementara soal pembayaran harga tanah yang dilakukan Pemkot Bandung, Wagiyo menerangkan jika harga tersebut disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pertanahan (NJOP) tahun berjalan ditambah 75 persen.

Namun saat ditanya jaksa KPK apa dasarnya, Wagiyo pun hanya terdiam. Apalagi diketahui jika selama proses pengadaan lahan, mulai dari penetapan lokasi, pentaksiran harga, hingga pembayaran ganti rugi tidak ada tim survei di lapangan. (Ahmad Sayuti)