1.350 RTLH di Kab Bandung Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Kementerian PUPR

1.350 RTLH di Kab Bandung Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Kementerian PUPR
Istimewa

INILAH,Bandung- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah Pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut  melalui program peningkatan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang biasa dikenal dikenal bedah rumah. 

Program BPSPS 2020 salah satunya disalurkan di Provinsi Jabar sebanyak 13.902 unit untuk peningkatan kualitas RTLH. Anggaran yang dialokasikan untuk Program BSPS di Jabar sebesar Rp 243,28 miliar. Pelaksanaan Program BSPS di Jabar dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama 10.000 unit dan tahap kedua sebanyak 3.902 unit.

Untuk tahap pertama Program BSPS di Provinsi Jabar sebanyak 10.000 unit rumah dilaksanakan di Kabupaten Bandung (1.350 unit), Kabupaten Cianjur (2.190 unit), Kabupaten Tasikmalaya (2.575 unit), Kota Tasikmalaya (425 unit), Kabupaten Subang (210 unit), Kabupaten Sukabumi (1.960 unit), Kota Sukabumi (130 unit), Kabupaten Indramayu (1.070 unit), dan Kabupaten Sumedang (90 unit).

Sedangkan untuk Program BSPS tahap kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya (420 unit), Kabupaten Pangandaran (200 unit), Kabupaten majalengka (200 unit), Kabupaten Garut (80 unit), Kota Bandung (350 unit), Kabupaten Ciamis (200 unit), Kabupaten Kuningan (100 unit), Kota Cirebon (100 unit), Kabupaten Cirebon (630 unit), Kabupaten Indramayu (370 unit), Kabupaten Cianjur (125 unit).

Di Kabupaten Bandung, sebanyak 1.350 unit RTLH telah mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit dari program BSPS. Penyerahan bantuan tersebut secara dilakukan oleh perwakilan dari Direktur Jenderal Kementerian PUPR kepada Bupati Bandung, Dadang M. Naser di rumah jabatan bupati, Soreang, Kamis (23/7/2020).

Bupati Bandung Dadang M Naser menyambut baik program BSPS tersebut. Kata dia, ini merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu untuk penataan RTLH. Porgram ini juga sejalan dengan program Kabupaten Bandung yaitu Sabilulungan Raksa Desa.

"Ini berjenjang, dan merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung," kata Dadang usai kegiatan penyerahan bantuan.

Pada kesempatan itu Dadang M. Naser mengatakan, Pemkab Bandung mengajukan untuk selanjutnya kurang lebih untuk 1.500 unit perbaikan RTLH. Pengajuan tersebut mengingat di Kabupaten Bandung saat ini masih ada sekitar 13 ribu RTLH.

"Hari ini direspon kembali untuk berikutnya sekitar 1500 unit. Harapannya tentu akan mengurangi angka kemiskinan, dimana nanti pembangunan itu diukur dari IPM. Di antaranya bagaimana masyarakat yang pra sejahtera bisa jadi sejahtera dengan RTLH-nya. Atau nanti nilai derajat kemiskinannya jadi naik, dia miskin tapi tetap anaknya sekolah, rumahnya layak huni, sirkulasi udara di rumahnya sesuai, punya jambanisasi. Itu yang mesti kita pola untuk pembangunan di masa yang akan datang," ujar Dadang.

Dadang melanjutkan, sebelumnya target awal untuk program perbaikan RTLH ini sudah hampir tercapai 87 persen. Namun karena dinamis, saat ini masih ada 13 ribu RTLH yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) targetnya 87 persen dari target semula sekitar 70 ribu RTLH.

"Pada akhir 2017 sudah tercapai, cuma permohonan untuk perbaikan rumah terus datang dari kebutuhan masyarakat. Artinya sekarang kita dalam konteks akselerasi percepatan untuk pencapaian itu. Sebetulnya kalau dengan kecepatan 1.500 per tahun bisa diitung berapa lama dan masih kurang sebenarnya. Makanya kami terus tingkatkan koordinasi dengan pusat. Bisa juga melalui sumber pendaan lain seperti CSR," katanya.

Menurut Erwin, dengan kondisi yang dinamis bisa saja ada warga miskin baru yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Namun, untuk RTLH ini memiliki kriteria tersendiri, dan untuk warga miskin baru bisa saja masuk katagori atau juga tidak.

"Kami juga adakan inventarisasi baru, untuk penyusunan RPJMD baru dan menyusun database baru. Nanti RPJMD baru kami akan star dari nol lagi, berapa sih real kondisi sebenarnya, itu untuk perencanaan 5 tahun ke depan," ujarnya. (rd dani r nugraha).