Kejaksaan RI dan BNI Jalin Kerja Sama

Kejaksaan RI dan BNI Jalin Kerja Sama
Jampidum Sinarta (kanan) dengan Dir Hubungan Lembaga Sis Apik Wijayanto di (kiri) disaksikan Jaksa Agung ST. Burhanuddin dan Dir Utama BNI Harry Sidharta saat melakukan penandatanganan kerja sama.

INILAHKORAN, Jakarta,- Kejaksaan Agung bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi di swluruh Indonesia secara serentak mengikat kerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), pada Jumat (24/7).

Kerjasama kedua institusi ini menandatangani enam poin Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar secara simbolis di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Hadir pada kesempatan tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dan Direktur Utama BNI Herry Sidharta.

Enam perjanjian kerjasama yang ditandatangani yaitu PKS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PKS tentang Optimalisasi Kegiatan Pemulihan Aset, PKS tentang Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Umum Lain Terkait Perbankan dan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, serta PKS tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Aset pada BNI.

Selain itu, terdapat PKS tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, serta PKS tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Jampidum Sunarta yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, PKS ini dilaksanakan guna meningkatkan Koordinasi dan sinergi antara Jampidum dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dalam proses penanganan Tindak Pidana Perbankan dan tindak pidana umum lain terkait dengan perbankan, sejak tahap prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi, serta Pembayaran Denda dan biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan sistem online.

"Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dan Bank BNI dalam proses Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan tindak pidana umum lain terkait dengan perbankan dapat berjalan optimal sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal khususnya dalam pembayaran biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas,"tegasnya.

Ditempat yang sama Dirut BNI Herry Sidharta menuturkan, kerjasama ini sejalan dengan visi Kejaksaan RI untuk menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel. Dimana BNI memberikan dukungan pelayanan perbankan terbaik yang didukung teknologi handal.

BNI juga memberikan dukungan pengelolaan keuangan bagi Kejaksaan. Antara lain dalam penggunaan teknologi cash management akan memberikan kemudahan serta transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kejaksaan. 

BNI juga turut memaksimalkan fungsi pelayanan Kejaksaan pada masyarakat yaitu dengan menyediakan proyek digitalisasi Kejaksaan yang juga dapat mendukung proses penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.