Hasto Sebut Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran Tidak Mendasar

Hasto Sebut Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran Tidak Mendasar
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (antara)

INILAH, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan tudingan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak mendasar.

"Karena masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya," kata Hasto dalam diskusi virtual yang digelar DPP PDIP, di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Hadir juga Gibran sebagai narasumber bersama calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan calon Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai penanggap.

Menurut Hasto, dalam era demokrasi di mana pelaksanaan Pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat. Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik.

"Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," ucapnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik.

Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal. "Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," kata Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto menekankan agar setiap calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Partai. "Setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang pro wong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila," tuturnya.

Hal itu juga demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan. "Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," ujarnya menegaskan. (antara)