Sesuai Target, Penyaluran Bansos Tahap II Lebih Cepat Rampung

Sesuai Target, Penyaluran Bansos Tahap II Lebih Cepat Rampung
Istimewa

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat  menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II pada Minggu (26/7/2020). Pencapaian ini sesuai dengan yang ditargetkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Berdasarkan jadwal Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, PT Pos telah mengantarkan bansos berupa sembako dan uang tunai ke 1.373.268 rumah tangga sasaran (RTS) hingga Minggu 26 Juli 2020 pukul 23.30.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penyaluran bansos tahap II lebih cepat sesuai dengan target yang dimintakan pihaknya pada divisi logistik. 

“Kecepatan ini memang sudah sesuai dengan target saya,” ujar Ridwan Kamil, Minggu (26/7/2020).

Ridwan Kamil mengatakan, setelah penyaluaran bansos tahap ini pihaknya sedang mengkaji pengurangan nilai bantuan sosial untuk masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, relaksasi atau pembukaan sektor ekonomi yang menjadi pertimbangannya. 

Adapun distribusi bantuan sosial di masa pandemi sebelumnya dijanjikan dengan empat tahap ke 27 kabupaten/kota dengan sasaran Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan KRTS non DTKS penerima bansos.

Dinamika pada penyaluran bansos tahap pertama pun tidak dapat dielakan, salah satunya terjadi  penolakan dari masyarakat karena masalah data penermia. Kendati begitu, keseluruhan proses distribusi yang menghabiskan waktu sekira satu bulan, rampung pada Jumat 19 Juni 2020 lalu.

Memasuki proses penyaluran bansos tahap II ada wacana perubahan teknis terutama mengenai nilai bantuan yang dikurangi. Mengingat kondisi perekonomian dianggap sudah mulai bergerak, tak seperti di awal pandemi.

“Kita janji (distribusi tetap  dilakukan) empat (tahap). Tapi karena ekonomi dibuka, orang yang nganggur kerja lagi, mulai ramai lagi (kegiatan ekonomi). Kita akan kaji lagi ada wacana tetap empat, tapi nilainya berkurang, perlahan seiring ekonomi membaik,” papar dia. 

Kendati demikian, Emil -sapaan Ridwan Kamil- memastikan bahwa isi bantuan sosial masih tetap berupa uang tunai dan sembako. Hal itu sesuai dengan hasil survei yang didapatkannya mengenai keinginan masyarakat.

“Hasil survei, rakyat di Jabar (ingin batuan sosial berupa) sembako iya, tunai iya. Sesuai arahan dewan, sembako ada, tunai ada. Di lapangan selalu ada dinamika saat ambil barang, ya target dari saya (tahap dua distribusi bansos Pemprov Jabar) hari minggu (26 Juli 2020) beres,” kata dia.

Sementara itu, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurrachim mengatakan sampai Minggu (26/7/2020) mayoritas kabupaten sudah menyalurkan 100 persen bantuan/kota sesuai jumlah RTS di wilayah masing-masing. Hanya tiga daerah yang hingga laporan pada pukul 17.30 tinggal beberapa persen lagi menyentuh angka 100 persen penyaluran yaitu Kabupaten Bogor, Subang dan Karawang. Sementara realiasasi bantuan seluruhnya sudah 99,50 persen. 

“Penyaluran tahap kedua yang berlangsung sejak 9 Juli 2020 lebih cepat dari tahap pertama yang memakan waktu hingga 65 hari,” kata Dudi lewat sambungan telepon, Minggu (26/7/2020).

Perbedaan juga terlibat dari jumlah retur paket sembako yang dikembalikan pun lebih sedikit. Tercatat 4.248 paket yang diretur hingga pukul 12.00 atau 0,30 persen, sedangkan pada tahap pertama dari 1,7 juta paket jumlah returnya sebanyak 3,5 persen atau 62.000 paket. 

“Kami memastikan penyaluran bansos tahap kedua relatif berhasil dibanding tahap pertama dari segi waktu penyakuran maupun jumlah retur barang yang dikembalikan,” ujarnya.

Dudi memastikan, pihaknya akan terus berupaya penyaluran bansos dilaksanakan dengan optimal. Kendati pada tahap II dianggap berhasil, namun tetap akan melalukan evaluasi agar kian baik. Senin ini, dia menambahkan, pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan kota kabupaten, Bulog dan PT Pos. 

"Laporan kendala tahap kedua, kita belajar dari tahap pertama terutama data, kami sudah lakukan pemadanan sampai 25 tahapan karena ternyata ada RTS yang nyatanya balita, ada anggota DPRD, ada TNI Polri dan pensiunan. Pensiunan tidak boleh menerima meski uang pensiunan kecil tapi ada pendapatan bulanan, bansos ini kami arahkan untuk miskin baru,"kata dia. 

Untuk diketahui, Pemprov Jabar sudah melakukan cleansing data hingga 25 tahap sehingga keluar angka RTS yang ditetapkan melalui Kepgub yaitu 1.392.407 RTS. Kemudian PT Pos melakukan verifikasi, dan keluar angka nominatif 1.385.264 RTS karena dari data Kepgub masih ada alamat yang tidak jelas sehingga tidak bisa dilakukan pengantaran paket sembako. 

Dudi mengatakan evaluasi akan terus digelar karena masih ada penerima ganda pada penyaluran bansos tahap kedua tersebut. Selain itu masih ada pihak-pihak yang keberatan dengan jumlah RTS karena ada yang naik drastis maupun turun ekstrim. Namun sudah bisa diselesaikan. “Lainnya ada kekurangan jumlah komoditi seperti kurang mie dan jumlah berasal kurang beberapa ons," ujar dia. 

Selanjutnya, untuk tahap ketiga, kata dia, sudah mulai dibahas sembari menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari tahap kedua. 

"Tahap ketiga menunggu hasil evaluasi. Dari sisi data komunikasi data harus dibenerin, kita harus kumpul melalui vicon dan sekarang sudah berproses data. Dinsos Jabar sudah mengirim surat edaran perbaikan data pada kota kabupaten," kata Dudi. 

Terpisah, Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar Mohammad Arifin Soedjayana menyatakan sempat terjadi keterlambatan akibat kendala pendataan penerima bansos, khususnya di awal penyaluran bansos.

"Meski begitu, pihak Bulog sendiri telah menyelesaikan dropping paket bansos untuk kemudian disalurkan oleh PT Pos. Karena sempat terlambat dropping selama dua hari, PT Pos pun meminta waktu tambahan dua hari hingga tanggal 24 atau 25 Juli 2020," katanya.

Dia menilai capaian penyaluran paket bansos Provinsi Jabar tahap II ini jauh lebih baik dibandingkan tahap I pada April lalu yang memakan waktu hingga 65 hari. Bahkan, berdasarkan hasil evaluasi, jumlah paket bansos yang dikembalikan (retur) hanya 1.745 paket.

"Retur itu 0,0 sekian (0, 12) persen, tahap pertama 3,5 persen sedangkan DTKS 2,5 persen retur-nya. Adapun retur karena alamat tidak lengkap, meski sudah di-cleansing. Tapi lainnya pada tahap dua ini lebih baik dan lebih bagus dari tahap pertama," tuturnya.

Sementara untuk rencana penyaluran paket bansos tahap III masih dalam kajian, mulai komoditi paket bansos hingga kemungkinan penyaluran bansos diperpanjang karena pandemi COVID-19 belum dapat diprediksi kapan berakhir.

"Rapat dengan dewan ada keinginan seperti provinsi lain, bansos diperpanjang tapi jumlah paket dikurangi, tapi hal itu belum diputuskan," pungkasnya. (riantonurdiansyah)