Ini Sikap PDIP Jabar Terkait Polemik Penyegelan Situs Satangtung Oleh Kadernya

Ini Sikap PDIP Jabar Terkait Polemik Penyegelan Situs Satangtung Oleh Kadernya

INILAH, Bandung - Penyegelan pembangunan Situs Batu Satangtung di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan (20/7/2020) lalu, menuai polemik. Pasalnya, kelompok Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (Akur) Cigugur menilai tindakan Satpol PP Pemkab Kuningan tersebut sebagai bentuk intoleransi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jabar, Ono Surono angkat bicara. Dia memastikan, hak masyarakat Akur Cigugur akan terpenuhi dengan baik.

Ono mengatakan, pihaknya telah menjembatani proses mediasi antara kadernya Bupati Kuningan Acep Purnama, dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kabupaten Kuningan, yang diwakili oleh Ibu Dewi Kanti di Bandung, pada Jumat, (24/7/2020) lalu.

"DPD PDIP Jawa Barat telah mengundang Bupati, Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD, dan bertemu dengan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur," ucap Ono dalam keterangan persnya, Senin (27/7/2020).

Lebih lanjut, Ono menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat Adat AKUR Cigugur Kabupaten Kuningan, komunitas adat-budaya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia atas kejadian penyegelan pembangunan Situs Batu Satangtung, Curug Goong di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Menurutnya, Masyarakat adat AKUR Cigugur sudah ada sejak tahun 1885 dan merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal dan terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup dan terdapat sistem nilai yanag menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah secara turun menurun.

"Eksistensi Masyarakat Adat AKUR Cigugur sebenarnya sudah diakui oleh Pemerintah. Berupa Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3632/C.1/DSP/1976 tentang Penetapan Paseban Tri Panca Tunggal Sebagai Cagar Budaya Nasional dan berbagai macam penghargaan di bidang sosial dan budaya," ungkap Ono.

Namun, dalam kenyataannya, lanjut Ono, masyarakat adat AKUR belum mendapat pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar NRI 1945, pasal 18B, pasal 28I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Ono mengatakan, pembangunan Situs Batu Satangtung mendapat penolakan dari masyarakat karena Situs Batu Satangtung tersebut dianggap akan digunakan sebagai tempat pemujaan (musyrik). Aksi penolakan tersebut dilakukan baik melalui surat, audiensi ke DPRD sampai akhirnya terjadinya aksi unjuk rasa dengan sasaran Situs Batu Satangtung.

"Untuk menghindari konflik horizontal, maka Bupati Kuningan menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penyegelan sehingga tidak ada aksi pengrusakan yang dilakukan masa aksi unjuk rasa tersebut," ungkap Ono.

Oleh karena itu, Ono menegaskan, melalui Surat DPP PDI Perjuangan nomor 1374/IN/DPP/IV/2020, perihal Instruksi Untuk Melakukan Penetapan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur Kuningan, kepada Bupati Kuningan Acep Purnama dan hak-hak komunal atas tanah yang sudah ditempati sejak berdiri tahun 1885.

"DPD PDIP Jawa Barat menginstruksikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kuningan Segera melaksanakan Instruksi DPP PDI," ujar Ono.

Selain itu, sambung Ono, Bupati Kuningan diminta segera membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan untuk melakukan proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat AKUR Cigugur.

Kemudian, segera dilakukan penetapan aset-aset hak komunalnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Selain itu, Ono juga meminta, Bupati Kabupaten Kuningan untuk memfasilitasi proses mediasi antara masyarakat adat AKUR dengan masyarakat yang menolak keberadaan Situs Satangtung tersebut. Dia juga, meminta kadernya tersebut untuk segera melakukan evaluasi terhadap tindakan Satpol-PP Kabupaten Kuningan atas tindakannya dalam penyegelan pembangunan Situs Satangtung.

"DPD PDI Perjuangan Jawa barat memberikan waktu kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kuningan, selama 1 (satu) minggu ke depan untuk melaksanakan intruksi kami," tegas Ono. (ridwan abdul malik)