Pemulihan Ekonomi, Jabar Dapatkan Dana Rp10 Triliun dari Pusat

Pemulihan Ekonomi, Jabar Dapatkan Dana Rp10 Triliun dari Pusat
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun. Selain untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, bantuan tersebut dialokasikan sebagai subsidi proyek pembangunan strategi.  

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dari total bantuan dana tersebut sebanyak Rp4 triliun sebagai pinjaman daerah untuk recovery ekonomi pasca-Covid-19.

"Pinjaman ini didapat dengan bunga 0 persen,” ujar Ridwan Kamil saat menjadi keynote speaker dalam webinar Siasat Recovery BUMD Jawa Barat di Era AKB, Senin (27/7/2020). 

Ridwan Kamil menambahkan, pemerintah pusat juga memberikan Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan kelayakan atas sebagian biaya kontruksi Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

"Ada subsidi investasi kurang lebih Rp1,8 triliun. Sehingga, lelang (TPPAS Legok Nangka) bisa dilaksanakan," katanya.

Selain itu menempatkan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp4 triliun lebih melalui Bank Jabar Banten (BJB) untuk segera disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Tadi pagi, BJB mendapatkan penempatan pemulihan ekonomi sebesar Rp4 triliun untuk segera disalurkan kepada UMKM-UMKM yang sedang melakukan recovery ekonomi," jelas dia. 

Dia berharap, dengan kucuran dana pinjaman dari pemerintah pusat itu Provinsi Jabar bisa bangkit lebih awal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Diharapkan, Jabar-DKI (Jakarta) yang merupakan portal hampir di atas 30 persen ekonomi Indonesia bisa bangkit duluan," katanya.

Diketahui, pemerintah pusat telah memberikan pinjaman kepada dua daerah yang terdampak Covid-19 cukup dalam,yakni Provinsi DKI Jakarta dan Jabar.

Kedua daerah tersebut bahkan meminjam dana ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi. Penyaluran pinjaman dana tersebut dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI kepada pemerintahan daerah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jabar merupakan pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Daerah.

Total pinjaman yang diusulkan kedua Pemda tersebut senilai Rp16,5 triliun. Secara rinci, DKI Jakarta mengusulkan pinjaman Rp12,5 triliun dan Jabar Rp4 triliun. (Rianto Nurdiansyah)