Tata Jabodetabek-Punjur, Sofyan Djalil Usul Bentuk PMO

Tata Jabodetabek-Punjur, Sofyan Djalil Usul Bentuk PMO
istimewa

INILAH, Bogor - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten akan membentuk project management office (PMO) untuk menata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur.

Pembentukan PMO tersebut dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2020 dan dikhususkan menanggani permasalahan yang kompleks seperti sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, pengentasan kawasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan pantai utara.

"Untuk menanggani isu strategis seperti sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, pengentasan kawasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan pantai utara butuh kerjasama antar pemerintah daerah, maka Kementerian ATR/BPN pun mengusulkan untuk dibentuk PMO," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada wartawan di Pullman Hotel and Resort, Ciawi, Senin (27/7/2020).

Dia menerangkan, pembentukan PMO ini penting karena baik kementerian maupun pemerintah daerah kerap bekerja secara terkotak-kotak hingga kurang mampu membenahi isu strategis diatas.

"Pembentukan PMO ini mengacu kepada Satgas Percepatan Penangganan Covid-19 yang berhasil dalam menanggani wabah tersebut,  PMO yang menggantikan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) dan diketuai Menteri ATR/BPN, Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta gubernur di masing-masing daerah sebagai penanggung jawab," terangnya.

Sofyan menuturkan, untuk memanggani permasalahan sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, pengentasan kawasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan pantai utara maka jajarannya akan membentuj kelompok kerja (Pokja).

"Pokja sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih akan dipimpin direktur program, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menjadi kordinator dalam pemangganan kemacetam lalu lintas lalu untuk insentif dan disinsentif akan dipimpin Bappenas dan Kementerian Keuangan," tutur Sofyan.

Berkaca dalam penangganan pencemaran lingkungan di Sungai Citarum, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  mengusulkan agar Polri dan TNI dilibatkan dalam PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur.

"Mohon maaf sebelumnya, tidak ada yang takut jika Satpol PP yang menegakkan aturan hingga seperti saat penangganan pencemaran lingkungan di Sungai Citarum maka saya mengusulkan agar Polri, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur," ucap Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Dia menambahkan, untuk memaksimalkan pergerakan, maka jabatan harian ketua Pokja diisi pensiunan Polri, TNI maupun profesional dan bukannya pejabat struktural.

"Kalau pejabat seperti direktorat jenderal kan kerjaannya banyak dan seIndonesia maka kami mengusulkan agar kerja Pokja maksimal maka penunjukam ketua diisi oleh pensiunan Polri, TNI maupun profesional. Kami minta PMO ini juga melibatkan DPRD karena ini terkait kordinasi ketersediaan anggaran," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Bogor Ade Yasin berharap dengan dibentuknya PMO 
penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bisa lebih baik dari BKSP, terutama dalam hal kordinasi dam intergrasi kerjasama.

"Semoga dengan dibentuknya PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur maka kordinasi dan intergrasi penangganan masalah sampah, banjir, sanitasi, kemacetan lalu lintas bisa lebih baik lagi," harapnya.

Ade melanjutkan, agar PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur harus memiliki otoritas di beberapa sektor terutama otoritas  pembiayaan.

"Program penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur harus menjadi prooritas, sementara PMO sebagai 'lembaga' harus memiliki otoritas baik pembiayaan maupun kewenangan, sementara pemerintah daerah tetaop diberikan ruang untuk mengelola wilayahnya," lanjutnya. (Reza Zurifwan)