Ini Saran DPRD Jabar Terkait Pinjaman Pusat Bagi Pemprov

Ini Saran DPRD Jabar Terkait Pinjaman Pusat Bagi Pemprov
net

INILAH, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta bakal menerima bantuan pinjaman dana, dalam program Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kedua provinsi tersebut menyatakan siap mengajukan pinjaman untuk melanjutkan proyek-proyek daerah yang tersendat akibat Covid-19.

Menyikapi hal ini, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengingatkan, agar pemerintah daerah tidak salah langkah dalam pemanfaatan pinjaman tersebut. Menurutnya, dalam kondisi saat ini sebaiknya pemerintah fokus memaksimalkan pinjaman yang dapat menstimulus memperbaiki perekonomian jangka pendek.

Sebab itu yang lebih dibutuhkan masyarakat pada saat ini, ketimbang proyek-proyek jangka panjang meski tujuannya adalah sama-sama untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah kata Yunandar, seperti menyediakan market place memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang sudah berjalan.

“Dengan adanya pinjaman tersebut, saya kira bagus karena dalam situasi seperti ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Apalagi saat ini semua elemen tersendat, akibat dampak dari Covid-19. Hanya saja, pemanfaatannya harus tepat. Dalam membangun perekonomian, belanja pemerintah adalah penggerak utama. Ada yang sifatnya cash dan ada juga yang jangka panjang. Dalam pinjaman dari Kementerian Keuangan ini sifatnya jangka panjang. Ini sangat bagus memang, tetapi dalam situasi sekarang yang lebih dibutuhkan itu yang jangka pendek,” ujar Yunandar kepada INILAH, Senin (27/7/2020).

“Contoh, salah satu pengajuan Jawa Barat dalam pinjaman ini adalah untuk destinasi wisata. Dalam situasi sekarang, pariwisata bukan prioritas, walaupun bagus untuk jangka panjang. Percuma pariwisata bagus, tapi turis tidak datang. Ini tidak kena banget, untuk penanggulangan Covid-19 yang menjadi maksud dalam pinjaman ini. Kalau mau masuk ke wilayah infrastruktur, untuk segera membangkitkan perekonomian masyarakat saat ini, caranya adalah dengan membantu pelaku usaha dalam menyiapkan pasar dan bahan baku. Yaitu dengan infrastruktu memanfaatkan zaman ekonomi digital. Bangun market place-nya. Dampingi mereka selaku pelaku usaha dan upayakan bahan baku mereka. Serta mencarikan segmen pasar mereka,” sambungnya.

Pembangunan infastruktur tersebut lanjut Yunan, lebih dibutuhkan masyarakat terutama pelaku usaha saat ini ketimbang yang lain. Jika kedua hal tersebut sudah dilakukan, pemerintah harus melakukan pendampingan dan ambil peranan seperti membangun pusat distribusi dan pergudangan, agar produk yang dibuat pelaku usaha ter-arah.

Yunan optimistis, jika pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi digital. Perekonomian Jawa Barat bakal segera bangkit yang tentu saja akan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), seperti target pemerintah pusat.

“Ketika pemerintah mendampingi mereka, membuka pasar untuk mereka, membangun pusat distribusi serta menyerap bahan baku. Usaha yang dilakukan oleh pelaku seperti UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Ini tentu saja akan mendorong bangkitnya perekonomian kita. Ini yang harus diutamakan menurut saya,” ucapnya. (Yuliantono)