Bima Arya Minta Perkuat Tiga Aspek di Jabodetabekpunjur

Bima Arya Minta Perkuat Tiga Aspek di Jabodetabekpunjur
istimewa

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan ada dua isu besar yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yakni lingkungan hidup dan transportasi. Namun, dari tahun ke tahun persoalannya terkendala koordinasi, kewenangan, dan keuangan.

"Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya," kata Bima, Selasa (28/7/2020).

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

"Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kami berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kami aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural," tambahnya.

Masih kata Bima, untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Dirinya menggaris bawahi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa pengelolaan itu tidak bisa adhoc. Soal Citarum misalnya, tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc.

"Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal Covid-19. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga," tuturnya.

Bima berharap, ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

"Ya, kami ingin ada akselerasi. Kami tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kami melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua," ujarnya. (Rizki Mauludi)