TNI/Polri Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Puncak

TNI/Polri Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Puncak
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Puncak - Dalam waktu dekat ini, sejumlah bangunan liar baik berupa vila ataupun lainnya akan ditertibkan Project Management Office (PMO) Penataan Ruang Kawasan JabodetabekPunjur bentukan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Penertiban bangunan liar berupa pembongkaran bangunan hingga pemberian sanksi kewajiban penanaman pohon hingga pembangunan sumur resapan  ini penting untuk menanggani permasalahan atau bencana banjir maupun tanah longsor.

"Bagi pelanggar pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak atau daerah resapan air akan ditindak PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, hal ini kami lakukan demi mengembalikan fungsi lahan resapan air, lalu  untuk menanggani masalah banjir dan lainnya," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil kepada wartawan, Selasa (28/7/2020).

Ia menerangkan para pemilik bangunan liar dan pelanggar aturan melebihi koofisien dasar bangunan (KDB) akan dikenai sanksi berupa kewajiban penanaman pohon atau dan pembangunan sumur resapan.

"Bangunan liar yang berdiri diatas lahan garapan kita bongkar bangunannya namub apabila tidal maka akan kita legalkan namun syarat daerah resapannya minimal harus 70 persen, lalu bagi pelanggar aturan over KDB kami akan kenakan sanksi berupa kewajiban menanam pohon dan membangun sumur resapan," terangnya.
 
Sofyan menjelaskan, untuk menertibkan bangunan liar atau penegakan aturan tata ruang atau KDB di Kawasan Puncak itu PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur akan melibatkan TNI/Polri.

"Penangganan masalah banjir kita lakukan dari hulu dan hilir, lalu untuk efektifitas penertiban bangunan liar tata ruang atau KDB di Kawasan Puncak, tim PMO Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur kami akan melibatkan Polri dan TNI," jelas Sofyan.

Dihubungi terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menyambut baik akan ditertibkannya bangunan liar di Kawasan Puncak. Pemkab Bogor pun paparnya siap bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Total bangunan liar di kawasan Puncak itu ada 2.300 unit bangunan. Namun saya minta koordinasi dan inventarisasi dalam penertiban bangunan liarnya, kita juga haus melihat apakah peruntukan atau fungsi tanahnya memang benar-bebar untuk resapan air. Kami siap bekerja sama dalam upaya penataan ruang di kawasan Puncak," papar Ade. (Reza Zurifwan)