Surat Pencabutan Koalisi Demokrat-PKS Beredar di Grup Percakapan Singkat

Surat Pencabutan Koalisi Demokrat-PKS Beredar di Grup Percakapan Singkat
Foto: Dani R Nugraha

INILAH, Bandung - Beredarnya surat pencabutan nota kesepahaman koalisi antara PKS dengan Partai Demokrat seolah menguatkan isu soal bubarnya koalisi kedua partai tersebut untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung 2020.  
 
Surat tersebut dibuat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung yang ditandatangani Ketua Endang dan Sekretaris Budiman. Surat itu ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Saat dikonfirmasi, Endang membenarkan tentang adanya surat tersebut yang belakangan beredar luas di sejumlah grup WhatsApp.

"Leres (betul)," kata Endang melalui ponselnya, Selasa (28/7/2020).

Dia mengatakan, jika surat itu telah dilayangkan ke pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung pada 21 Juli 2020. Meski demikian, dia mengaku belum mendapat balasan dari pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung. Dengan adanya surat itu, menjadi dasar kepindahan koalisi Demokrat dengan PKB-Nasdem yang kemudian mengusung pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.

"Nah untuk koalisi baru ini kan, sebenarnya masih dinamis. Kami juga masih membuka jika ada partai lain yang ingin berkoalisi dengan Demokrat. Apalagi saat ini penjaringan internal sudah memasuki tahap akhir," ujarnya.

Terlebih, kata Endang, penjaringan di internal Demokrat awalnya untuk mencari bakal calon wakil bupati guna mendampingi Gun Gun. Namun, bakal calon yang tengah menjalani penjaringan tidak ada yang terpakai oleh PKS.

"Jadi adanya surat itu sebagai tanda bahwa apa yang kami lakukan untuk mencari pendamping Gun Gun sudah selesai," katanya.

Endang menegaskan jika Demokrat tidak hanya akan menjadi pendukung di Pilbup Bandung. Dia pun mengatakan, Demokrat bisa saja menjalin hubungan dengan partai lain jika ada kadernya yang mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

Sehingga, kata dia, adanya koalisi PKB-Nasdem yang mengusung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tidak akan menjadi halangan bagi Demokrat membangun koalisi dengan partai lainnya.

"Kami masih optimistis bisa mengusung. Siapa tahu saja Sahrul mundur," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya masih belum mengetahui kapan rekomendasi dari DPP muncul. Sehingga saat ini DPC Demokrat masih masih membuka pintu untuk partai lain jika ingin berkoalisi.

"Pada intinya kami akan mengikuti perintah dari pusat. Kalau misal disuruh keluar dari koalisi baru (PKB, Nasdem, dan Demokrat) kami siap. Atau misal disuruh koalisi dengan PDIP dan Golkar juga akan kami patuhi. Termasuk disuruh kembali berkoalisi dengan PKS," katanya. (Dani R Nugraha)