BJB Optimalkan Dana Pemerintah Rp2,5 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

BJB Optimalkan Dana Pemerintah Rp2,5 Triliun untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi
net

INILAH, Bandung - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) secara resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi penerima simpanan dana pemerintah. 

Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, penyimpanan dana di perusahaan itu merupakan bentuk dukungan dari pemerintah agar BJB dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya mandat untuk melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Dia mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana sebesar Rp2,5 triliun tersebut sesuai peruntukannya. Diharapkan, dana tersebut bisa berguna menstimulasi perekonomian lewat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha. Khususnya, usaha berskala mikro, kecil dan menengah yang menjadi jantung perekonomian negara.

"Kita akan bergerak cepat untuk melaksanakan amanat dari negara ini. Pada prinsipnya, kami mendukung penuh agenda pemulihan ekonomi nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan rentan terdampak krisis. Kami akan menjalankan fungsi intermediasi perbankan sebaik-baiknya sambil tetap memegang teguh prinsip prudential banking," kata Yuddy, Rabu (29/7/2020).

Sejauh ini, BJB sudah menyusun sejumlah rencana partisipasi dalam percepatan PEN. Termasuk untuk memanfaatkan secara optimal penempatan dana pemerintah. BJB juga diakuinya telah secara kontinyu menunjukkan dukungannya kepada pemerintah melalui pelaksanaan instruksi pemulihan ekonomi.

"Bentuk dukungan itu berupa mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit, fokus pembiayaan kepada UMKM, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM lewat program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun sejumlah turunannya," ucapnya.

Dia menebutkan, simpanan dana pemerintah ini menggunakan mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama seperti yang diperoleh pemerintah saat ditempatkan di Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 80% dari 7-Days Repo Rate. Sesuai dengan ketentuan, dana pemerintah ini tak boleh digunakan untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan transaksi valuta asing.

Sebagai informasi, langkah penempatan uang ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan PEN yang merupakan bagian dari kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. (*)