DPRD Jabar Sayangkan Bansos Pemprov Tak Sesuai Komitmen

DPRD Jabar Sayangkan Bansos Pemprov Tak Sesuai Komitmen

INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyayangkan, produk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak sesuai komitmen.

Sebelumnya dalam rapat Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan, beberapa produk  yang disertakan dalam paket bansos akan memanfaatkan produksi dari UMKM, salah satunya adalah masker.

Sementara pada kenyataannya, kata Yunandar barang disuplai oleh perusahaan besar. Kendati perusahaan tersebut berdomisili di Jawa Barat. Hal ini kata dia, tentu saja bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, dimana saat ini tengah berusaha bangkit paska pandemi.

“Mengenai bansos tahap 2, ada perbedaan dari sebelumnya. Barang yang didistribusikan didapat dari beberapa vendor. Beras dan tepung terigu, dari Bulog. Sarden dan vitamin dari Agro Jabar, susu dari PT. Diamond dan masker disuplai dari tiga perusahaan besar. Torch, Eiger, satu lagi saya lupa. Nah yang masker ini, kami kira sesuai dengan yang diumumkan di awal ketika rapat. Pengadaan masker, akan menyerap dari 500 UMKM. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) juga sama. Tapi ternyata beda dengan yang ada di dalam kotak bansos,” ujar Yunandar kepada INILAH, Rabu (29/7/2020).

Tidak hanya itu, Yunandar juga mengaku kecewa lantaran ada unsur kampanye terselubung dalam paket bansos tersebut. Menurutnya, kalimat ‘Desain Ridwan Kamil’ yang tercetak pada masker yang dibagikan, dapat menimbulkan polemik. Dia mengingatkan, jangan sampai kejadian yang dialami Bupati Klaten (Jawa Tengah) Sri Mulyani beberapa waktu lalu terulang.

“Kemudian kami juga menyayangkan dengan adanya tulisan ‘Desain Ridwan Kamil’ yang tercetak dalam masker tersebut. Itu sudah ada unsur kampanye terselubung. Padahal cukup ditulis bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Tidak perlu ditulis nama. Sebenarnya itu tidak boleh, karena anggarannya milik negara. Bantuan presiden saja, hanya ditulis bantuan dari presiden. Bukan ditulis nama orang. Ini kasusnya sama kayak yang di Jawa Tengah. Ini seharusnya tidak perlu terjadi dan jangan terjadi lagi,” ucapnya.

Selain itu, mengenai alur penyebaran bansos tahap kedua, Yunandar mengakui masih banyak terjadi kendala. Dia memprediksi, kejadian di tahap pertama bakal terulang. Terutama masalah ketepatan waktu penyaluran, mengingat saat ini sudah ada tiga kabupaten yang meminta pembagian bansos ditunda.

“Kurang lebih kendala tidak jauh berbeda dengan tahap pertama. Pada pertemuan awal saja, sudah ada laporan dari PT Pos ada bantuan yang tidak bisa disalurkan. Belum lagi ada RT dan RW yang minta ditunda, tidak akan dibagikan dulu karena ada masalah. Ada warga yang tahap pertama menerima, sementara di tahap kedua ini tidak lagi menerima. Padahal kategorinya layak. Nah akhirnya RT sama RW minta ditunda, karena takut jadi masalah. Belum lagi ada tiga kabupaten, salah satunya Subang. Minta jangan disalurkan dulu. Otomatis pembagian tahap kedua ini akan molor lagi,” jelasnya.

Padahal kata dia, pihaknya sejak awal sudah memberikan solusi untuk mengatasi masalah di lapangan. Yakni pemberian bantuan hanya berupa uang tunai, dimana tujuannya agar bisa menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Walaupun pada akhirnya Pemprov bersikukuh, membagi bantuan dalam dua tipe, mengikuti hasil survey dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar).

“Sejak awal, kami sudah mendorong pemerintah provinsi agar bantuan berupa uang saja. Jangan dibagi dua, barang dan uang. Tapi mereka (Pemprov) keberatan, karena dari hasil sruvey Pikobar, masyarakat maunya ada sembako dan uang. Sementara, dengan dibagi dua begitu jadi masalah. Andai kalau uang, dari pendistribusian lebih mudah. PT Pos yang menyalurkan tidak begitu repot. Bahkan PT Pos ini juga mendukung, kalau bantuan berupa uang. Apalagi padahal, kalau mau menggerakkan perekonomian masyarakat, harusnya semuanya bentuknya uang. Nilai uang Rp 150 ribu seperti sekarang yang dijalankan, berbeda dengan Rp 500 ribu. Ekonomi lokal jelas berputar. Akan besar pengaruhnya. Kalau sekarang, ya uangnya mayoritas hanya ke vendor saja. Ke pelaku usaha lokal, tidak begitu terasa. Ini pun diamini oleh PT Pos, selain kami tahu karena kami turun ke lapangan cek langsung,” tandasnya. (Yuliantono)